PPP Minta Pemerintah Libatkan KPK dan BPK untuk Tangani Kereta Cepat

Terbit: 12 Oktober 2021 | 04:13 WIB

Maduraexpose.com– Pemerintah perlu melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan megaproyek kereta cepat Jakarta Bandung.

Permintaan itu disampaikan langsung anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menyikapi kebijakan pemerintah yang mengizinkan penggunaan APBN untuk biaya kereta cepat.

“KPK, juga BPK. Ya agar tidak ada penyimpangan. Namun penggunaannya harus dilakukan secara akuntabel dan transparan,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (11/10).

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI ini menyampaikan bahwa adanya proyek ini perlu disikapi secara arif baik dari pemerintah maupun masyarakat. Hal ini bertujuan agar proyek infrastruktur tersebut berjalan dengan baik dan tidak jalan di tempat.

“Situasi pandemi Covid-19 mengubah segalanya, termasuk terkait kereta cepat. Pilihannya apakah pembangunan mangkrak atau lanjut dan bermanfaat. Maka kehadiran negara penting untuk memastikan pembangunan infrstruktur berlanjut,” tuutpnya. [RMOL]

administrator

www.maduraexpose.com | Mengawal Kepastian Hukum

Related Posts

JCH Pamekasan Kantongi Visa, Siap Terbang ke Tanah Suci Mei Mendatang

Terbit: 21 April 2026 | 23:56 WIB Pamekasan (MaduraExpose.com) – Kabar menggembirakan bagi ribuan Jemaah Calon Haji (JCH) asal Kabupaten Pamekasan. Sebanyak 1.384 jemaah dipastikan telah melengkapi seluruh persyaratan administratif,…

Arjuna di Cikeas dan Restu dari Majapahit

Terbit: 31 Maret 2026 | 01:00 WIB JAKARTA — Sebuah penantian panjang di kediaman Cikeas akhirnya bermuara pada syukur yang mendalam. Minggu malam (29/3/2026), tepat pukul 19.28 WIB, keluarga besar…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *