Praktisi Sumenep: Indikator Kinerja Buruk, 4 Kadis Layak Diganti

Sumenep (Maduraexpose.com) – Rencana mutasi Bupati Sumenep untuk mempercepat mutasi jabatan dikalangan ASN menuai reaksi beragam dari banyak pihak.

Meski mutasi suatu hal yang lazim, namun sensitifitasnya dianggap menimbulkan kecemasan tersendiri dikalangan pihak tertentu yang berkepentingan dalam jabatan tertentu.

Hal ini mendapat perhatian khusus dari praktisi hukun dan pengamat kebijakan publik Syaiful Bahri.

Pihaknya menilai, mutasi jabatan hendaknya dikakukan berdasarkan basis kinerja dan profesionalisme.

“Dalam mutasi Pejabat di lingkungan OPD Kabupaten Sumenep harus tetap menjadikan kinerja dan profesionalitas sebagai basis pertimbangan utama,” ujar Syaiful Bahri kepada media ini, Senin 6 September 2021.

Disinggung seperti apa mekanisme mutasi yang ideal, pria yang berprofesi Advokat ini menyarankan agar dilakukan dengan melihat indikator kinerja.

“Nah itu dia, Bupati harus melihat indikator kinerja ASN yg sesuai standar. Bisa juga dilihat dari out put Kadis nya selama ini. Misalnya, bagaimana pelaksanaan program kerjanya? Bagaimana capaian dri programnya? Bagaimana akseptabilitasnya dari pelaksanaan programnya selama ini ditengah masyarakat?,” imbuhnya mengurai panjang lebar.

Dirinya juga mencontohkan, jika ada kebijakan dan program dri OPD yg lebih banyak bermasalah dan tidak diterima oleh masyarakat sebaiknya tidak dipertahankan.

“Selama ini kami amati, sedikitnya ada 4 OPD yang kerap menimbulkan gejolak dan bahkan kerap di demo massa. Nah ini jadi bahan evaluasi untuk pimpinan instansi tersebut (Kepala Dinas,Red),” tandasnya lagi.

Anggota PERADI MADURA RAYA ini meyakini, Regulasi jabatan dilingkungan Pemkab Sumenep perlu memepertumbangkan faktor kinerja profesional dan loyalitas terhadap kepentingan masyarakat yang sudah diejawantahkan lewat visi misi Bupati.

” Kalau boleh saya gambarkan, jangan sampai ada lagi OPD yang terkesan dipimpin oleh orang-orang yang hanya mengugurkan kewajiban. Itu bahaya, tatanan bisa amburadul dan tumpang tindihnya produk perundangan.

Mutasi ini masalah penting yang perlu diselesaikan. Contoh lagi soal pelaksanaan Pilkades yang acakadul. ya ini juga bisa dijadikan indikator,” tutupnya.

Disinggung soal 4 pimpinan OPD atau Kepala Dinas yang perlu diganti. Syaiful Bahri mengaku tidak perlu dibuka ke publik.

“Sabar saja, saya percaya Bupati akan bisa melakukan yang terbaik dalam memilih pimpinan OPD yang dikomandaninya,”tutupnya. (Ferry Arbania)