Direktur Kontra’SM: Somasi Pihak Kades Errabu Bisa Dibenarkan,Jika…

Maduraexpose.com, SUMENEP– Pengamat Hukum yang juga Direktur Komisi Perlindungan Hukum dan Pembelaan Hak-hak Rakyat (KONTRA’SM)  Zamrud Khan,SH menengahi kisruh soal persepsi hukum yang berkaitan dengan pelaporan warga desa Errabu,Kecamatan Bluto atas Kepala Desa mereka sendiri.

Menurut pria yang juga berprofesi Advokat ini memberikan pandangan terkait somasi yang dilayangkan pihak Kades Eerrabu kepada pihak pelapor.

“Somasi itu dibenarkan oleh Hukum sepanjang demi Kepentingan Hukum itu sendiri. Sedangkan dari sisi Demokrasi, Rakyat diberikan Ruang sebagai Kontrol Masyarakat termasuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan Korupsi,” demikian Zamrud Khan kepada Maduraexpose.com dilnsir hari ini, Rabu 3 Maret 2021.

Disinggung apakah pelaporan kasus oleh warga desa Errabu itu bisa ditindaklanjuti atau tidak, Zamrud bilang sangat mungkin oleh pihak Kejaksaan Negeri Sumenep.

“Prinsipnya Laporan itu bisa diterima namun belum dapat ditindak lanjutin sampai adanya bukti-bukti yang mengarah kepada Kerugian Negara atau “Memperkaya Diri”,imbuhnya sambil melanjutkan lagi.

” Nah, kalau boleh kita meminjam istilah dalam Theory Hukum atau Asas Hukum itu menganut Persumption of Innocent, atau praduga tak bersalah itu ada pada setiap orang. Sehinggah seseorang belum dapat dikatakan bersalah sampai ada tindakan Hukum yang dianggap bersalah,” tutup Zamrud Khan.

Sebelumnya, warga mengatasnamakan Komunitas Masyarakat Peduli Errabu melaporkan kasus dugaan penyimpangan dana desa (DD) di Desa tersebut kepada Bupati dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep. Diduga merasa tidak terima dilaporkan warganya, pihak Kades Errabu justru mengambil langkah dengan melakukan somasi terhadap pelapor.

Tak ayal somasi tersebut mendapat kritik pedas dari Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Kurniadi.

“Yach,,, somasi-nya tidak berdasar hukum. Sebab, tindakan warga (Si Tersomasi), dalam melaporkan Kades ke Bupati, ke Inspektorat dan ke Kejaksaan, merupakan Cara yang disediakan oleh Hukum bagi setiap warga negara;”demikian Kurniadi dalam pesan singkat yang diterima Redaksi. (ME)