Herman Versus Ketua DPC PKB Sumenep

MADURA EXPOSE,SUMENEP–Seperti tak mau dipojokkan sendirian, Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma melakukan perlawanan terhadap upaya DPC PKB Sumenep yang hendak mencopot dan menggantikan dirinya dengan Sekretaris DPC PKB yang juga mantan Ketua Komisi III Dulsiam.

Ujungnya mudah ditebak, Herman Dali Kusuma pun tak tinggal diam. Melalui Kuasa Hukumnya Deki Irawan, pihaknya menggugat keputusan DPC PKB ke Pengadilan Negeri Sumenep, Rabu (24/10/2018).

Dilansir dari media online yang berkantor di Sumenep, bahwa salah satu alasan Herman menggugat keputusan partai, karena dinilai tidak sesuai dengan mekanisme yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PKB.

Tak tanggung-tanggung, Herman Dali Kusuma menggugat semua ketua partai PKB, mulai dari Ketua DPC PKB Sumenep, Ketua DPW PKB Jawa Timur hingga Ketua DPP PKB pusat.

“Herman Dali Kusuma mengajukan gugatan kepada Ketua DPC PKB Sumenep, Ketua DPW PKB Provinsi Jawa Timur dan Ketua DPP PKB. surat gugatan sudah teregistrasi di PN Sumenep,” beber Deki Irawan, kuasa hukum Herman Dali Kusuma kepada Awak Media.

Deki selaku kuasa hukum penggugat, meminta untuk menunda reposisi ketua DPRD Sumenep atau tidak dilanjutkan sampai adanya putusan inkrach.

Menanggapi hal tersebut, Ketua GPMD Safraji Saleh malah meprediksi, munculnya gugatan Herman Dali Ke Pengadilan itu diyakini menjadi pertanda baik bagi posisi Ketua DPRD Sumenep tetap aman.

” Saya malah meragukan keberanian Kiai Imam Hasyim untuk melanjutkan proses pergantian Ketua DPRD dari Herman Dali ke Dulsiam,” ungkpnya kepada Madura Expose, Kamis malam 25 Oktober 2018.

Sementara Imam Hasyim, Ketua DPC PKB dikonfirmasi via WA pribadinya, dikonfirmasi terkait gugatan Herman Dali Kusuma melalui kuasa hukumnya, justru memilih bungkam alias tak merespon.

Namun dalam sesi wawancara by phone sebelumnya dengan awak media, Ketua DPC PKB Sumenep, KH Imam Hasyim mengutarakan, sedikitnya dua alasan digantinya pucuk pimpinan wakil rakyat ujung timur pulau Madura ini.

Pertama, ada beberapa kebijakan H. Herman yang dinilai tidak tanggap terhadap permasalahan di tubuh DPRD Sumenep. Semisal Surat Keputusan Badan Kehormatan (SK BK) DPRD, yang hingga saat ini belum turun dari pimpinan.

“SK BK DPRD sampai saat ini kan masih belum turun dari pimpinan, untuk BK itu, ini ada apa?, kan begini,” terangnya.

Kedua, lanjut mantan ketua DPRD Sumenep ini, persoalan Komisi Informasi (KI) yang sampai saat ini belum tuntas, pun menjadi alasan kuat pengambilan keputusan partai besutan KH. Abd Rahman Wahid (Gusdur) tersebut. Maka itu,, internal PKB berkesimpulan bahwa yang bersangkutan kurang mampu dalam menangani segala permasalahan yang ada di parlemen.

“Kami berfikir, beliau (H. Herman,red) kurang mampu dalam menangani masalah ini, bukan tidak mampu. Kurang respon, kurang respek pada permasalahan ini, kita adakan pergantian untuk penyegaran,” sambung pengasuh PP At-Taufiqiyah Bluto Sumenep ini. (fer/ajm)