Ulama dan Akademisi Dukung Lampung Jadi Pusat Pemerintahan RI

MADURAEXPOSE.COM,BANDAR LAMPUNG – Wacana pemindahan pusat pemerintahan Republik Indonesia (RI) dari Jakarta ke luar Pulau Jawa terus bergulir. Tak hanya di kalangan aktivis dan politisi, gagasan Bung Karno yang dilontarkan kembali oleh Presiden Jokowi itu juga telah menjadi bahan diskusi serius di kalangan alim ulama dan akademisi di Provinsi Lampung.

“Saya sudah berbicara dengan kawan-kawan dan sebagian ulama. Prinsipnya kami setuju tentang rencana pemindahan pusat pemerintahan RI ke Lampung, karena lebih strategis dibanding daerah lain.

Ketersediaan lahan untuk lokasi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) sangat memungkinkan di wilayah timur dari Provinsi Lampung. Jika Lampung menjadi pusat pemerintahan RI, dari sisi kemaslahatan tentu memiliki nilai lebih,” ujar Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung KH RM Soleh Badjuri kepada media, akhir pekan kemarin.

Kyai pengasuh Pondok Pesantren Roudhotussolihin di Kabupaten Lampung Selatan itu menuturkan bahwa kaum nahdliyin akan turut berpartisipasi aktif dalam rencana pemindahan pusat pemerintahan RI ke Lampung demi kemajuan bangsa dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

“Dilihat dari sisi ekonomi, budaya, politik, geografis dan indikator lainnya, Lampung siap dan sangat mendukung. Konflik yang kadang terjadi di Lampung ini kebanyakan masalah urusan perut, yang lain tidak. Hari ini kemacetan Jakarta sudah semakin parah, maka ketika ditinjau dari sisi agama Islam, sesuai dengan kaidah ‘Al-muhafadzoh ‘ala al-qodiimi al-sholih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-aslah.’ Artinya dilihat dari sisi maslahat, dengan pertimbangan di atas Lampung lebih maslahat,” tegas KH RM Soleh Badjuri.

Dari aspek budaya, sosiolog Lampung Hasan Basri menjelaskan tentang Piil Pesenggiri “Nemui Nyimah,” sebuah nilai kearifan lokal sebagai bagian integral dari rencana pemindahan pusat pemerintahan RI tersebut.

“Piil Pesenggiri merupakan sistem nilai yang dijalankan masyarakat Lampung turun-temurun. Di dalamnya ada nilai yang disebut nemui nyimah. Nemui artinya selalu membuka diri untuk menerima tamu, sedangkan nyimah artinya keinginan memberikan sesuatu dengan ikhlas kepada seseorang sebagai tanda ingat dan akrab. Jadi, secara sosiologis, masyarakat Lampung selalu mengutamakan sifat bermurah hati dan ramah terhadap semua orang, baik dalam kelompok maupun kelompok kerabatnya,” terang doktor alumnus Unpad Bandung tersebut.

Dalam analisa mantan Rektor Universitas Tulang Bawang (UTB) itu, letak Lampung sangat strategis karena dekat dengan Jakarta yang akan tetap menjadi pusat ekonomi dan bisnis, bila dilihat dari dan dalam hal penggunaan moda transportasi darat, laut dan udara. Bila terjadi pemindahan pusat pemerintahan, negara tak akan terlalu terbebani dari segi pembiayaan mobilisasi orang dan barang, dibandingkan dengan daerah lain yang sangat jauh.

Selain itu, lanjutnya, masyarakat Lampung sejak tahun 1900 sudah terbuka menerima pendatang terutama dari Pulau Jawa dengan datangnya transmigrasi pertama yang ditempatkan di daerah Gedong Tataan yang kini berada di Kabupaten Pesawaran. Perpindahan penduduk yang kerap disebut kolonisasi tersebut terus meningkat jumlahnya sampai tahun 1969, sehingga proses pembauran telah terjadi secara alamiah dan mampu meredam konflik.

“Dengan berbagai kelebihan Lampung di atas serta adanya falsafah dasar masyarakat Lampung yang berpedoman pada nemui nyimah, sangat minim rintangan dan konflik yang mungkin terjadi dalam rencana pemindahan pusat pemerintahan RI yang akan dijalankan Presiden Jokowi,” tutup Hasan Basri.

Setelah sebelumnya menggelar Focus Group Discussion (FGD) “Lampung sebagai Alternatif Pusat Pemerintahan RI” medio Agustus 2017 dan beraudiensi ke Ketua MPR Zulkifli Hasan sekitar 2 minggu yang lalu, rencananya ratusan tokoh se-Lampung dari lintas profesi yakni rektor, akademisi, pemuka agama, tokoh adat, kepala daerah, jurnalis, pengusaha, politisi, aktivis dan lembaga swadaya masyarakat akan hadir pada FGD lanjutan, Selasa (3/10/2017) bertempat di Institut Teknologi Sumatera (ITERA) yang berlokasi di Jalan Terusan Ryacudu, Desa Way Hui, Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan.

“Kami berharap FGD lanjutan pada Selasa mendatang akan semakin memantapkan kajian menawarkan Lampung sebagai pusat pemerintahan RI serta mampu menghasilkan tahapan kerja komprehensif yang dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan di Lampung dan Jakarta. Mohon doa dan dukungan rakyat Lampung dan seluruh rakyat Indonesia demi kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta!” seru Ketua Yayasan Alfian Husin, Andi Desfiandi, ekonom yang menjadi Ketua Panitia Kerja dan motor gerakan bertagar #DKILampung tersebut.

(mex/ric)