Membedah Harapan Lawas, Menagih Janji Keadilan Migas Madura

Terbit: 25 September 2025 | 10:44 WIB

MaduraExpose.com– Sepuluh tahun silam, harapan besar digantungkan pada kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Sumenep, Madura.

 

Kala itu, politisi senior Said Abdullah dengan lugas menyuarakan kegelisahan rakyat Madura: sebuah wilayah kaya migas, namun paradoksnya tetap diliputi kemiskinan. Hari ini, narasi tersebut masih relevan. Perjuangan mengembalikan kekayaan Madura bukan lagi sekadar harapan, melainkan sebuah tuntutan yang terus digaungkan.


 

Ketika Kekayaan Alam Tak Berbanding Lurus dengan Kesejahteraan

 

Pada 2013, Said Abdullah menyoroti fenomena “pengerukan” kekayaan alam Madura oleh pemerintah pusat. Ia mengkritik keras kondisi di mana kekayaan migas yang melimpah tidak berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi masyarakat.

 

“Apa yang diterima masyarakat Sumenep, hanya konflik antar sesama warga. Kondisi ekonomi masyarakat tetap saja tidak ada peningkatan,” ungkapnya, kala itu. Pernyataan ini menjadi cerminan dari kegagalan tata kelola sumber daya alam yang adil.

 

 

Isu sentral yang diangkat Said adalah soal Participating Interest (PI), jatah 10% yang seharusnya menjadi hak daerah penghasil migas. Ia mengecam aturan yang mewajibkan pemerintah daerah “mengemis” dan membayar untuk mendapatkan haknya sendiri.

 

“Mestinya kan hak daerah penghasil, bukan bayar 10 persen baru mendapat haknya. Kalau kayak gitu sama halnya dengan penyertaan modal namanya,” kata Said, menunjukkan ketidakadilan dalam regulasi yang ada.

 

 

Pandangan Said ini memperlihatkan pemahaman politiknya yang mendalam tentang tata kelola energi. Ia tidak hanya melihat masalah dari kacamata kesejahteraan, tetapi juga dari sisi legal dan fiskal. Analisisnya relevan dengan perdebatan politik kontemporer mengenai otonomi daerah dan pembagian hasil kekayaan alam yang adil.

 


 

Menghidupkan Kembali Semangat Perjuangan

 

 

 

Tulisan lama ini menjadi pengingat bahwa tantangan yang dihadapi Madura masih serupa. Meskipun politik dan pemerintahan telah berganti, isu ketidakadilan dalam pembagian hasil migas tetap menjadi pekerjaan rumah bagi para pemimpin saat ini. Perjuangan yang disuarakan Said Abdullah satu dekade lalu adalah cikal bakal dari gerakan politik yang menuntut keadilan fiskal.

 

 

 

Kisah ini memberikan edukasi politik yang kuat: bahwa pergerakan politik sejati harus bermula dari kesadaran akan ketidakadilan struktural. Tuntutan akan hak daerah, yang kini terus digaungkan melalui berbagai forum, adalah buah dari perjuangan politisi seperti Said Abdullah yang berani menyuarakan kebenaran.

 

 

Inspirasinya terletak pada konsistensi. Meskipun gema suaranya terjadi bertahun-tahun yang lalu, isu tersebut terus relevan, membuktikan bahwa perjuangan untuk keadilan adalah perjalanan panjang.

 

 

Dalam konteks politik masa kini, tulisan ini memotivasi kita untuk terus menagih janji para pemimpin. Apakah kekayaan Madura sudah kembali? Apakah rakyatnya sudah sejahtera?

 

Said Abdullah telah menunjukkan jalan dengan keberaniannya menantang status quo. Kini, giliran kita untuk melanjutkan perjuangan tersebut.

administrator

www.maduraexpose.com | Mengawal Kepastian Hukum

Related Posts

Sidak Pasar Anom: Kapolres Sumenep Pastikan Stok Minyakita Aman dan Harga Stabil

Terbit: 21 April 2026 | 23:20 WIB Sumenep (MaduraExpose.com) – Menjaga stabilitas rantai pasok bahan pangan strategis, Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardiyanto, S.I.K., melakukan inspeksi mendadak (sidak) ketersediaan minyak goreng…

10 Hari Menuju Sensus Ekonomi 2026: Menakar Ulang Nadi Ekonomi Sumenep

Terbit: 21 April 2026 | 22:50 WIB Sumenep (MaduraExpose.com) – Sepuluh hari tersisa sebelum hajatan besar data nasional, Sensus Ekonomi 2026, resmi digelar. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep kini…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *