ikan mujair/Istimewa.
Pasang Iklan Tanpa Batas Hub.081332778300

MADURAEXPOSE.COM— Kisruh pembagian iklan dan advertorial antara media online dan cetak di DPRD Sumenep dipastikan akan semakin memanas, setelah adanya protes dari kalangan awak media dan sejumlah penggiat LSM anti korupsi di Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Terbaru, pernyataan dari bagian Humas DPRD Sumenep saat dikonfirmasi Redaksi kebagian staf mengatakan harga advertorial untuk media online maksimal hanya Rp 750 ribu dengan kewajiban menulis dua iklan dalam bentuk berita atau advertorial (ADV).

“(itu kok ada yang sampai Rp 4 juta?) itu media cetak bro,” terang Asyik, salah satu staf di Humas DPRD yang biasa mengatur pembagian iklan di kehumasan sejak priode sebelumnya.

Anehnya, ketika wartawan lain menanyakan berapa jatah iklan untuk media, bagian humas mengatakan dibawah Rp 500 ribu untuk online.

“Kemarin saya tanya di Humas DPRD itu jatahnya dibawah Rp 500 ribu,” ujar Asmuni, salah satu wartawan media online Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Rendahnya harga iklan untuk media online ini sangat disayangkan sejumlah pihak, mengingat keberadaan portal berita saat ini jauh lebih luas jangkauannya dan lebih cepat.

“Mohon maaf, kalau dihitung-hitung, harga iklan untuk media online itu tak lebih buruk dari harga ikan mujair loh. Persatu kilonya saja (mujair) itu Rp 30.000, maka estimasinya, kalau tiap hari kita jual mujair satu kilo selama Rp 30 hari, maka uang yang terkumpul menjadi Rp 900 ribu. Berarti masih lebih mahal ikan mujair dong dengan iklan media online,” ujar Irfan Tesha salah satu wartawan online kepada Redaksi Maduraexpose.com di Surabaya, Rabu (29/3/2017).

Terkait kisruh harga iklan di Humas DPRD Sumenep ini, sejumlah wartawan berencana akan melaporkan persoalan tersebut ke pihak Bupati dan Komisi I DPRD Sumenep agar memanggil bagian staf dan Kabag Humas DPRD termasuk bagian Keuangan Pemkab Sumenep agar data iklan dicocokkan.

“Kita keuangan iklan yang masuk melalui Humas DPRD Sumenep benar-benar sesuai dengan data yang ada. Masing-masing media itu berapa jatah sebenarnya, kalau online itu berapa, kalau cetak itu berapa. Dan yang terpenting semua pihak harus menjelaskan secara terbuka dan harus bertanggung jawab,” pungkasnya.

Sementara Darul Hasyim Fath, Ketua Komisi I DPRD Sumenep saat dikonfirmasi terkait timpangnya pembagian iklan dibagian Humas mengaku kaget.

“Wah terlalu jomplang kalau begitu”, kata Darul Hasyim Fath, Ketua Komisi I DPRD Sumenep melalui pesan singkat yang diterima Redaksi MaduraExpose.com. [Zalwi/Ferry]