Tak terima di dzolimi, dua bakal calon kades mengadu ke dewan

Bangkalan-MaduraExpose.com- Puluhan warga desa Bumianyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan mendatangi kantor dewan lantaran dalam tahapan Pemilihan Kepala Desa(pilkades) serentak tahap tiga panitia pemilihan kepala desa(P2KD) sudah melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah Bangkalan, yakni menggugurkan semua bakal calon tanpa ada permaslahan.

Di desa Bumianyar ada 4 bakal calon kepala desa, Achmad Faruk warga dusun Nangger Desa Bumianyar, Hartono, dusun Prengkenek Desa Bumianyar, Iskandar, dusun prengkenek desa Bumianyar, dan Mohammad Tohiruddin, Dusun Nangger desa Bumianyar. Dua dari ke empat calon tersebut turut datang ke gedung dewan, yakni Achmad faruk dan Mohammad Tohiruddin, keduanya yang merasa terdzolimi meminta keadilan kepada legislatif.

Achmad faruk salah satu bakal calon yang digugurkan oleh P2KD desa Bumianyar mengatakan bahwa dirinya merasa sangat kecewa terhadap kebijakan P2KD desa yang sewenang-wenang dengan melanggar aturan.

“Saya meresa saya di dzolimi oleh P2KD desa, makanya saya mengadukan hal ini ke dewan selaku wakil kami,” ungkapnya, Rabu(12/7/2017).

Menurut Achmad sapaan akrabnya, alasan P2KD desa menggugurkan dirinya dan juga bakal calon yang lain lantaran dirinya tidak melampirkan surat keterangan dari ketua pengadilan Negeri(PN) Bangkalan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai mana diatur dalam Perda Bangkalan no 1 tahun 2015.

“Padahal surat keterangan tidak terpidana selama 5 tahun dari PN sudah keluar mas, surat keterangan itu kan sudah cukup, kata ketua PN begitu,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Mohammad Tohiruddin bahwa dirinya sudah berusah payah melengkapi persyaratan-persyaratan, namun tetap saja tidak diloloskan dengan alasan beberapa persyaratan yang tidak lengkap.

“Sama dengan mas Achmad Faruk tapi kalau saya nambah satu mas, yang dipermasalahkan dari berkas saya adalah ijazah SMP saya mas. Karena MTS bukan SLTP dianggap tidak sah mas,” paparnya.

Menurut dirinya keputusan P2KD desa bukanlah keputusan yang sesuai dengan aturan yang ada melainkan keputusan politis. Sehingga dirinya meminta keadilan kepada dewan.

Sementara Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Kasmu mengatakan akan segera memanggil seluruh pihak terkait yakni, P2KD desa Bumianayar, Camat Tanjung Bumi, P2KD Kabupaten dan Kabag Hukum Pemkab Bangkalan untuk meluruskan permasalahan ini.

“Kami akan segera menindaklanjuti aduan ini, insya allah ke empat calon nantinya bisa lolos semua dan bisa berkompetisi dengan sehat, kami usahakan itu,” pungkasnya.

(Latip/Ferry)