Raperda Tentang Perubahan APBD 2021, Akhirnya Disetujui

Sumenep (Maduraexpose.com)– Wakil Bupati Sumenep, Hj. Dewi Khalifah, SH, MH, M.Pd.I, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DPRD Kabupaten Sumenep yang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, sehingga bisa berjalan dengan tertib dan lancar.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Sumenep ini, setelah dilakukan Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep yang merupakan Rapat Paripurna Keempat Masa Sidang Kesatu Tahun Sidang 2021, di ruang Paripurna DPRD setempat, Selasa (28/09/2021).

Dan sebelumnya, dilaksanakan laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap hasil pembahasan Raperda Kabupaten Sumenep tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan juru bicaranya, H. Zainal Arifin, SH.

“Saran dan harapan yang disampaikan merupakan bahan masukan sangat berharga dalam penyempurnaan, baik dari sisi penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, dan menjadi bahan acuan untuk penyusunan APBD pada tahun mendatang,” ungkap Wabup Sumenep ini.

Disampaikan penjelasan secara garis besar tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut: dari sisi pendapatan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 secara akumulatif mengalami pengurangan dari yang semula sebesar 2 triliun 311 miliar 242 juta 385 ribu 198 Rupiah, setelah pembahasan Tim Anggaran (Timgar) dan Badan Anggaran, berkurang sebesar 15 miliar 273 juta 492 ribu 759 Rupiah atau turun 0,66%, menjadi sebesar 2 triliun 295 miliar 968 juta 892 ribu 439 Rupiah.

Selanjutnya dari sisi belanja pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 secara akumulatif mengalami Penambahan dari semula sebesar 2 triliun 474 miliar 462 juta 781 ribu 691 Rupiah, setelah pembahasan Tim Anggaran dan Badan Anggaran bertambah sebesar 216 miliar 444 juta 265 ribu 311 Rupiah atau naik 8,75% menjadi sebesar 2 triliun 690 miliar 907 juta 47 ribu 2 Rupiah.

“Dari selisih antara pendapatan sebesar 2 triliun 295 miliar 968 juta 892 ribu 439 Rupiah, dengan Total Belanja sebesar 2 triliun 690 miliar 907 juta 47 ribu 2 Rupiah terdapat Defisit Anggaran sebesar 394 miliar 938 juta 154 ribu 563 Rupiah,” jelasnya.

Sedangkan dari pembiayaan, yakni: Penerimaan Daerah yang semula dianggarkan sebesar 208 miliar 220 juta 396 ribu 493 Rupiah, setelah pembahasan Tim Anggaran dan Badan Anggaran, bertambah sebesar 231 miliar 717 juta 758 ribu 70 Rupiah atau naik 111,28%, menjadi sebesar 439 miliar 938 juta 154 ribu 563 Rupiah.

Kemudian Pengeluaran Daerah, yang semula dianggarkan sebesar 45 miliar Rupiah, setelah pembahasan Tim Anggaran dan Badan Anggaran, tetap sebesar 45 miliar Rupiah. Sedangkan dari selisih Pembiayaan antara Penerimaan Daerah sebesar 439 miliar 938 juta 154 ribu 563 Rupiah dengan Pengeluaran Daerah sebesar 45 miliar Rupiah terdapat Surplus sebesar 394 miliar 938 juta 154 ribu 563 Rupiah.

“Selanjutnya dari Defisit Anggaran antara pendapatan dan belanja sebesar 394 miliar 938 juta 154 ribu 563 Rupiah maka ditutup dengan Surplus Pembiayaan antara Penerimaan Daerah dengan Pengeluaran Daerah sebesar 394 miliar 938 juta 154 ribu 563 Rupiah,” tandasnya.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H. Abdul Hamid Ali Munir, SH menyampaikan pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 telah melalui beberapa tahapan pembicaraan yang secara normatif telah disesuaikan dengan ketentuan pasal 177 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 9 Peraturan DPRD Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD.

Di samping itu tegas Politisi PKB ini, proses pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, baik di tingkat komisi-komisi maupun di tingkat Banggar dan Timgar sudah pasti diwarnai dengan berbagai macam dinamika yang perlu diterima sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Daerah dan DPRD khususnya dalam konteks pembentukan sebuah Perda.

“Yang terpenting bahwa berbagai macam dinamika yang terjadi dalam proses pembahasan rancangan Perda ini haruslah kita jaga bersama agar tetap dalam koridor demokrasi berlandaskan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik,” tegasnya. (ren/fer)