Presiden Eksekutif LPKP2HI Surabaya Soroti Jatah Iklan Satpol PP Sumenep

Surabaya (Maduraexpose.com)– Presiden Eksekutif LPKP2HI atau Lembaga Pengawas Korupsi dan Pemantau Penegak Hukum Indonesia , Moh Hasan SH.MH.CPCLE.C.NS ikut menyoroti kegaduhan awak media dengan Kasatpol PP Sumenep terkait jatah iklan yang dianggarkan tahun ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun kalangan media, akumulasi DBHCHT tahun 2023, Pemkab Sumenep ini memperoleh Rp56 miliar, yang terdiri dari Rp4 miliar dana tambahan, Rp10 miliar sisa tahun lalu dan dana awal Rp42 miliar yang didapat di tahun 2023.

Salah satu pengampu anggaran ini adalah Satpol PP dengan toal 10 persen dari total anggaran yang ada.

Berdasarkan data LPSE, untuk Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan / Forum Tatap Muka Talkshow Melalui Media Elektronik / Televisi dan Radio (Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota) dengan Nilai Pagu Paket sebesar Rp 200 juta, melalui Metode Pengadaan Langsung.

Hasan meminta Satpol PP Sumenep agar pembagian iklan melalui media dilakukan secara bagi rata.

“Sebaiknya dana yang Rp 200 juta itu dibagi rata dengan media yang ada.” ujar Moh Hasan dalam keterangannya kepada Maduraexpose.com, Jumat 1 Desember 2023.

Bos media Forum Nusantara yang juga seorang Advokat yang tinggal di Surabaya ini berharap tak ada ketimpangan.

“Kalau jatah iklannya dibagi rata, kemitraan akan terbangun kuat dan tidak akan ada lagi kegaduhan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wartawan Senior yang dikenal sangat dekat dengan mantan Bupati Sumenep dua priode KH Busyro Karim terus mendesak agar transparansi pendistribusian Anggaran iklan ratusan juta dilakukan secara transparan.

” Anggaran iklan pencegahan rokok ilegal yang dilakukan Satpol PP Sumenep sebesar Rp 600 juta-an…siapa saja yng dapat anggaran iklan itu?,” demikian Hambali Rasidi melalui keterangan tertulis yang dilansir Maduraexpose.com, Sabtu 25 November 2023.

Hambali menambahkan, pendistribusian iklan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2023 ini patut mendapat perhatian bersama agar berjalan efektif.

” Alokasi anggaran iklan sebesar itu ke tiap media, terkesan tebang pilih, Tak jelas parameternya dan terkesan sekedar menghabiskan anggaran tanpa refrensi,” imbuh Hambali menyindir Kasatpol PP Sumenep.

Mantan aktivis PMII ini kemudian menguraikan lebih detail tentang masukannya tersebut.

“Artinya Tebang pilih, ada media yang dapat puluhan juta. Ada media yang dapat se uprit ( 2 jt tiap media, rata-rata)

Tak jelas parameternya: artinya media yg dapat iklan besar dari dbhcht tak jelas dasarnya. Apa refresi media itu bisa dapat besar. Dan apa efeknya…

Sekedar menghabiskan anggaran: artinya setiap media yg ngajukan diberi iklan dbhcht. Kesannya yg penting terserap. Terserah media itu mau nulis cupypaste atau ikut reportase.” tandas Hambali Rasidi panjang lebar.

Kemudian Hambali menggambarkan analisanya dengan hitungan-hitungan kasar tiap media misalnya dijatah Rp 2 jutaan.

“Anggap di Sumenep ada 100 media yg ngajukan iklan DBHCHT. Tiap media dapat Rp 2 jt. Kalau disamaratakan berjumlah total Rp 200 juta. Ad sisa 400 jutaan. Sisa itu, siapa yg menikmati?,” pungkasnya merinci.

Sementara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Sumenep, Drs. Achmad Laili Maulidy M.Si dikonfirmasi terkait kritik pedas Hambali Rasidi merespon singkat sambil mengirim potongan selembar peraturan sosialisasi ketentuan bidang cukai dan penyampaian informasi ketentuan.

“Utk media online dan cetak”, ujarnya singkat.

(tim/fer)