Dasar pemerintah dalam membagi persentase dana bagi hasil migas adalah Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut mengatur bahwa penerimaan minyak bumi, setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lain, dibagi dengan perimbangan sebagai berikut: 84,5 persen untuk pemerintah pusat dan 15,5 persen untuk daerah (0,5 persen untuk anggaran pendidikan dasar pada daerah bersangkutan dan sisanya (15 persen) dengan rincian: 3 persen untuk provinsi; 6 persen untuk kabupaten/kota penghasil; dan 6 persen untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan).

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

Khusus untuk penerimaan gas bumi, pembagiannya adalah 69,5 persen untuk pemerintah pusat dan 30,5 persen untuk daerah (0,5 persen anggaran pendidikan dasar pada daerah bersangkutan dan sisanya (30 persen) dengan rincian 6 persen untuk provinsi; 12 persen untuk kabupaten/kota penghasil; dan 12 persen untuk kabupaten/kota lain). Penerimaan negara dari dana bagi hasil industri hulu migas selalu dinanti masyarakat di daerah penghasil. Sebab, dana segar ini sangat berarti untuk mendanai pembangunan daerah.

Alasannya adalah Pertama, beberapa daerah menuntut dana bagi hasil pada saat perusahaan migas yang menjadiKontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) masih melakukan eksplorasi. Pada fase eksplorasi, Kontraktor KKS masih sedang melakukan pencarian minyak. Mereka belum mendapatkan hasil, tapi justru masih mengeluarkan banyak dana untuk berbagai kegiatan, termasuk survei seismik dan pengeboran eksplorasi, Kedua, beberapa daerah mengeluh karena belum menerima bagi hasil, padahal Kontraktor KKSsudah mulai berproduksi. Memang penjualan migas sudah dimulai sejak awal produksi.