Kades Pragaan Laok dan Ketua AKD Kecamatan Pragaan Bungkam Soal Sengkarut Rastra

Reporter: Ahmadi Madie dan Abdul Hadi Saleh

MADURAEXPOSE.COM–Pengurangan jatah beras sejahtera (rastra) yang sebelumnya dikenal beras miskin (raskin) yang diduga kuat terjadi di Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Sumenep terus bergulir dan diyakini banyak pihak akan menjadi blunder politik dalam peta Pilkades yang akan datang.

Ahmad Zainullah, Ketua Gerakan Pemuda Sumenep (GPS) menilai, pemerataan jatah rastra bagi penerima yang sudah masuk dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) jelas dirugikan.

“Kenapa saya bilang dirugikan, penerima manfaat yang harusnya menerima beras tiap bulan sebanyak 15 kg itu menjadi hanya beberapa kilo saja. Ini khan bertentangan dengan pemerintah. Kenapa tidak sekalian satu desa didata miskin atau tidak mampu, “ungkap Ahmad Zainullah kepada MaduraExpose.com, Jumat 20 Oktober 2017.

Mantan aktivis PMII ini memang dikenal kritis dalam mengkritisi kebijakan Pemkab dan Kepala Desa yang kebijakannya dinilai tidak pro rakyat. Untuk itu Zaen, sapaan akrab pemuda ini menyarankan agar oknum kepala desa segera sadar diri untuk tidak terus-terusan membohongi masyarakatnya.

“Secara langsung menang (oknum Kades, Red.) sama sekali tidak membohongi rakyat. Tapi kalau kemudian jatah rastra 15 kg dipotong-potong dengan alasan pemerataan, maka pasti banyak sisa beras yang tidak tersalurkan. Nah, sisanya itu dikemanakan”, timpalnya.

Khusus kegaduhan raskin atau rastra yang tengah jadi sorotan awak media, Zaen menyarankan agar Kades beserta perangkatnya menghentikan dugaan pemerataan tersebut dengan alasan apapun. Pihaknya malah memberikan masukan agar Kades Pragaan Laok beserta perangkat dan pendukungnya untuk meniru Kades Banuaju Barat, Kecamatan Batang-Batang yang dengan tegas menolak pemerataan raskin karena pihaknya sadar hal tersebut melanggar aturan.

“Coba Kades yang lain ini tiru Kepala Desa Banuaju Barat, meski banyak warganya yang protes bahkan mengancam tidak akan memilih dia lagi dalam Pilkades berikutnya, tetap saja istiqomah menolak rastra diberikan kepada warga yang bukan haknya, “,tandasnya.

Sementata H. Imam Mahdi, Kepala Desa Pragaan Laok ketika dikonfirmasi sebelumnya menolak memberikan keterangan dengan alasan, Kades tidak boleh sembarangan memberikan informasi karena ada Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kecamatan Pragaan dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

“Silahkan (kalau mau wawancara) ke kecamatan ada BKAD dan AKD.Apapun yang menjadi masalah, mereka yang melindungi dan mendukung.Jadi tidak sembarang Kepala Desa memberi keterangan”, demikian H. Imam Mahdi berdalih saat hendak dikonfirmasi media ini.

Namun demi memperoleh informasi lengkap dari semua pihak, tim liputan Maduraexposose.com berusahan melacak kediaman ketua AKD Kecamatan Pragaan untuk kepentingan konfirmasi sesuai yang diinginkan Imam Mahdi, Kades Pragaan Laok.

Namun sesampainya dikediaman H. Ihsan, Ketua AKD Kecamatan Pragaan, yang juga Kepala Desa Karduluk, lagi-lagi awak media harus pulang dengan tangan hampa, karena yang bersangkutan menolak untuk diwawancarai.

(ahm/had/fer)