Dikecam Soal Raperda Keris, Juhari PPP Tantang Balik Ibnu Hajar

Sumenep (Maduraexpose.com)- Pernyataan Anggota Fraksi PPP DPRD Sumenep Juhari yang dilansir sejumlah media online memantik amarah salah satu Budayawan Ibnu Hajar.

Saking jengkelnya, Ibnu Hajar menyindir angota dewan tersebut sebagai wakil rakyat yang tidak peka terhadap dinamika kebudayaan di daerahnya.

“Kota kita yang sejak 2014 lalu sudah mencanangkan keris ketika diusulkan Perdanya kok dianggap tidak urgen. Ini wakil rakyat macam apa?,” ujar Ibnu Hajar dalam keterangannya berupa voice note yang dikirim ke RadarSumenep.com, jarring media Maduraexpose.com, Senin 17 Oktober 2022 lalu.

Selain memberikan pernyataan sikap, Ibnu Hajar juga mengirimkan salah satu link media terkait pernyataan Juhari Anggota DPRD Sumenep terkait sejumlah Raperda yang masuk “jadwal tunda” setelah tahun 2023.

“Saya sangat menyesalkan kalau usulan dari pihak eksekutif terutama Bupati Sumenep yang telah mengusulkan Perda keris, dan ketika sudah masuk ke DPRD berkomentar tidak elok dan itu sangat tragis,” tandas Ibnu Hajar menambahkan.

Ada 6 dari 11 Raperda yang terancam ditolak atau terancam tidak akan dibahas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2023 yang akan datang.
Itu terungkap setelah sebelumnya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Sumenep membahas 11 raperda usulan eksekutif pada hari Kamis 13 Oktober 2022. Ada 5 usulan eksekutif yang dinilai masuk prioritas untuk dibahas tahun 2023.

Adapun 6 raperda usulan eksekutif yang terancam tidak dibahas tahun 2023 meliputi Raperda Perlindungan Keris, Raperda Rencana Detail Tata Ruang, Raperda Perusahaan Perseroan Daerah Sumekar Juga Raperda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Berikutnya Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Petani dan Raperda Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika.

“Jika itu benar (Raperda keris tidak akan dibahas tahun 2023,Red), ini menandakan anggota dewan Sumenep yang tidak peka terhadap dinamika kebudayaan di daerahnya. Kabupaten Sumenep ini sejak 9 November 2014 bupati mencanangkan bahwa Sumenep ini kota keris,” tandas Ibnu Hajar.

Ibnu Hajar kemudian membandingkan potensi keris Sumenep dengan Jogja yang dinilai jauh lebih besar dan secara ekonomi sangat menguntungkan masyarakat diujung timur Pulau Madura ini.

“Data terakhir ada 862 pelaku keris di Sumenep dan itu sangat luar biasa dibandingkan Jogja yang hanya berkisar 300-an pelaku keris. Secara ekonomi hasil dari seminar sarasehan keris di Pendopo Keraton Sumenep kurang lebih 48 Miliar perputaran uang per tahunnya.

Tak hanya itu, keris buatan empu dari Sumenep ini sudah sampai ke Thailand, Malaysia, Brunei dan sudah diakui UNESCO sebagai salah satu benda pusaka warisan kebudayaan tak benda,” pungkasnya.

“Tidak ada Rancangan daerah itu yang tidak urgen, semuanya urgen. Yang barusan dimasukkan oleh eksekutif ada 11 Raperda. Cuma ada yang sudah lama bertahun-tahun mengendap tidak kebahas karena satu dan lain hal sehingga baru akan dibahas karena sudah siap dengan naskah akademiknya,” kata Juhari Anggota Dewan dari Fraksi PPP DRPD Sumenep kepada media ini.

Pihaknya juga menyampaikan terimakasih atas kepedulian banyak pihak terhadap sejumlah Raperda yang sudah dimeja legislative.

“ Insya Allah hanya ada beberapa (Raperda ) dari sebelas itu yang sudah siap naskah akademiknya. Ada 5 rancangan daerah yang sudah lengkap naskah akademiknya. Alhamdulillah ini banyak yang peduli terutama perlindungan keris”,imbuh Juhari menambahkan panjang lebar.

“ Ya, Alhamdulillah sangat mengapresiasi terhadap kepedulian Mas Ibnu Hajar, teman saya itu Almukarrom, memang sahabat saya sejak kecil, teman bermain, ini saya sangat berterimakasih yang sebesar-besarnya,beliau sebagai budayawan,sangat peduli terhadap cagar budaya, peninggalan-peninggalan nenek moyang bangsa kita, yang dalam hal ini adalah keris,”terangnya lagi .

Kendati demikian, Juhari juga mengajak pihak pengkritik untuk ikut mengkomunikasikan kepada dinas terkait agar usulan Raperda yang sudah masuk disiapkan naskah akademiknya.

“Akan tetapi, saya juga memohon beliau juga untuk bahu membahu, menanyakan ke sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di dinas, misalkan ya Dinas Pariwisata, seperti juga kesiapan naskah akademiknya. Nah kalau sudah siap, pasti itu dimasukkan di Propemperda,”harapnya.

Kendati demikian, Juhari yang pernah aktif di dunia pendidikan ini memastikan bahwa semua usulan Raperda dari eksekutif semuanya dianggapnya urgen.

“Sekali lagi, tidak ada peraturan daerah yang tidak urgen, Cuma itu adalah tahapan-tahapan, prosedurnya yang harus dipenuhi. Ketika sudah rampung pasti digilir sesuai dengan mendesak tidak mendesaknya. Contoh yang mendesak soal retribusi,” pungkasnya. [fb/dbs]

Editor: Ferry Arbania