Sensus Ekonomi 2026: ‘Sidak’ Digital Jatim demi Menakar Cuan Hijau dan Digital!

MADURA EXPOSE, SURABAYA – Jawa Timur resmi memasang kuda-kuda menghadapi hajatan besar Sensus Ekonomi (SE) 2026. Lewat komando Dinas Kominfo Jatim, sebuah orkestrasi publisitas massal mulai digelar untuk memastikan tak ada satu pun denyut nadi ekonomi—dari UMKM digital hingga industri hijau—yang luput dari radar pencatatan. Di tengah transisi ekonomi global, Sensus Ekonomi bukan lagi sekadar urusan hitung-menghitung angka, melainkan strategi administratif untuk memetakan “harta karun” digital yang selama ini masih tersembunyi di balik layar data konvensional.

ANALISIS ADMINISTRASI PUBLIK : Akselerasi Data di Era Digital & Green Economy

Ditinjau dari perspektif Administrasi Pembangunan, langkah proaktif Kadis Kominfo Jatim, Sherlita, dalam memperkuat sinergi antara Pemprov Jatim dan BPS merupakan bentuk “Collaborative Governance” yang krusial. Sensus Ekonomi 2026 tidak lagi dipandang sebagai rutinitas dekadean, melainkan instrumen vital untuk merumuskan kebijakan berbasis data yang akurat (Evidence-Based Policy).

1. Menangkap Dinamika Ekonomi Digital dan Hijau Fokus SE 2026 pada sektor ekonomi digital dan ekonomi hijau menunjukkan adaptivitas birokrasi terhadap tren global. Secara manajerial, data yang akurat mengenai dua sektor ini akan menjadi basis utama bagi Jawa Timur untuk menarik investasi kasta tertinggi. Keberhasilan sensus ini akan menentukan sejauh mana Jatim mampu mempertahankan posisinya sebagai lokomotif ekonomi nasional di tengah tuntutan pembangunan berkelanjutan.

2. Publisitas Massal sebagai ‘Social Engineering’ Keterlibatan 400 peserta dari berbagai perangkat daerah menunjukkan bahwa publisitas SE 2026 dirancang sebagai gerakan “Awareness Engineering”. Strategi ini bertujuan untuk meminimalisir resistensi pelaku usaha terhadap keterbukaan data. Dalam administrasi publik modern, partisipasi aktif masyarakat adalah kunci validitas data; tanpa kepercayaan publik, sensus hanyalah barisan angka tanpa makna.

3. Sinergi Lintas Sektoral: Menuju Transparansi Data Koordinasi antara BPS dan pemerintah daerah selama tiga bulan pelaksanaan (Mei–Juli 2026) akan menjadi ujian bagi efektivitas Manajemen Informasi Publik. Keberhasilan menangkap dinamika usaha di 38 kabupaten/kota membutuhkan ketangkasan administratif yang mampu menembus sekat-sekat birokrasi demi menghasilkan potret ekonomi yang transparan dan partisipatif.

Red./Editor: Ferry Arbania | Madura Expose