Tolak Pilkada Tidak Langsung, BEM Sumenep Desak DPRD Bersikap Tegas

MaduraExpose.com – Gelombang perlawanan terhadap wacana pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD mulai berkobar di ujung timur Pulau Madura. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU) secara resmi mengutuk keras rencana tersebut, yang mereka nilai sebagai upaya sistematis untuk membunuh kedaulatan rakyat.

Mahasiswa menuding alasan “efisiensi anggaran” yang didengungkan oleh para elite politik hanyalah tameng pragmatisme untuk mengembalikan kekuasaan ke tangan segelintir oligarki.

Koordinator BEMSU, Salman Farid, menegaskan bahwa hak politik warga negara adalah aset konstitusional yang tidak bisa diperjualbelikan dengan alasan penghematan biaya. Menurutnya, logika efisiensi yang digunakan pemerintah adalah sesat pikir yang berbahaya bagi masa depan demokrasi.

“Pilkada adalah investasi demokrasi, bukan beban anggaran. Jika masalahnya adalah biaya mahal, politik uang, atau konflik, maka yang harus dibenahi adalah tata kelolanya dan pengawasannya, bukan justru merampas hak pilih rakyat,” tegas Salman dalam maklumat resminya, Rabu (21/1/2026).

BEMSU juga mengingatkan bahwa secara konstitusional, Putusan MK Nomor 110/PUU-XXIII/2025 telah mempertegas posisi Pilkada sebagai bagian integral dari sistem pemilu demokratis yang wajib tunduk pada Pasal 22E UUD 1945.

BEMSU membedah tiga risiko fatal jika Pilkada tidak langsung dipaksakan kembali:

1. Kesenjangan Legitimasi: Kepala daerah nantinya akan jauh lebih setia kepada ketua partai dan elite parlemen daripada kepada aspirasi warga yang mereka pimpin.

2. Korupsi di Kamar Gelap: Pemilihan melalui DPRD dinilai sangat rentan terhadap praktik politik transaksional (money politics) di tingkat elite yang sulit diawasi publik.

3. Reduksi Peran Rakyat: Posisi masyarakat hanya akan menjadi objek pembangunan tanpa memiliki daya tawar atau kontrol terhadap kebijakan pemimpinnya.

BEMSU menyodorkan data survei yang menunjukkan bahwa lebih dari 65 persen masyarakat Indonesia secara tegas tetap menginginkan pemilihan langsung sebagai satu-satunya cara berdaulat dalam memilih pemimpin.

Maklumat BEMSU: Menuntut Ketegasan DPRD Sumenep

Dalam aksi yang digelar di depan Gedung DPRD Sumenep, aliansi mahasiswa ini melayangkan empat tuntutan tegas yang ditujukan kepada para pemangku kebijakan:

• Tolak Keras: Menolak segala bentuk wacana Pilkada tidak langsung melalui DPRD.

• Loyalitas pada Rakyat: Mendesak DPRD Sumenep untuk tegak lurus pada kepentingan konstituen, bukan sekadar menjadi pion elite partai pusat.

• Sikap Resmi: Menuntut DPRD Sumenep segera mengeluarkan pernyataan tertulis yang mendukung keberlanjutan Pilkada langsung.

• Reformasi Regulasi: Mendorong perbaikan kualitas Pilkada melalui transparansi tanpa menghapus hak asasi warga negara.

“Tanpa Pilkada langsung, kontrol rakyat terhadap kekuasaan akan lumpuh. Negara jangan mengambil jalan pintas yang merusak tatanan demokrasi hanya demi kepentingan jangka pendek,” tutup Salman Farid dalam orasinya yang agitatif.

[tim/red]