Cukai Rokok untuk Petani: Di Balik Klaim Sukses, Ada Masalah yang Mengganjal

MaduraExpose.com-  Pemerintah Kabupaten Sumenep mengklaim sukses dalam pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk sektor pertanian.

Berdasarkan laporan pemantauan yang dilakukan oleh tim lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), disebutkan bahwa berbagai proyek, mulai dari jalan usaha tani, rabat beton, hingga sumur dalam, telah selesai dan memberikan manfaat nyata bagi petani.

Namun, di balik narasi keberhasilan ini, ada beberapa hal yang perlu kita cermati bersama. Apakah benar semua berjalan sesuai rencana? Atau ada masalah lain yang luput dari sorotan?

Proyek Infrastruktur: Jalan Mulus, Tapi Apakah Anggarannya Tepat Sasaran?

Tim Pemkab Sumenep memantau langsung proyek-proyek yang dibiayai DBHCHT di Kecamatan Bluto dan Saronggi. Hasilnya, jalan usaha tani dan rabat beton disebut-sebut sudah “terselesaikan dengan baik” dan membantu petani mengangkut hasil panen.

Ketua Kelompok Tani (Poktan) Dewi Fortuna juga mengakui manfaat besar dari pembangunan sumur dalam yang membantu mengairi sawah di musim kemarau.

Namun, laporan ini terkesan terlalu mulus. Apakah tim pemantau benar-benar memeriksa kualitas pengerjaan proyek? Atau hanya sekadar melihat fisiknya tanpa menguji daya tahan dan spesifikasi teknisnya?

Proyek infrastruktur seperti jalan dan sumur menelan biaya besar. Transparansi anggaran menjadi kunci. Masyarakat berhak tahu, apakah dana yang dikeluarkan sebanding dengan kualitas yang dihasilkan?

Tanpa audit yang mendalam dari lembaga independen, kita hanya bisa menerima klaim keberhasilan ini secara mentah-mentah.

Distribusi Pupuk: Sudah Tepat Sasaran atau Masih Penuh Masalah?

Selain infrastruktur, pemantauan juga menyentuh masalah distribusi pupuk subsidi. Tim Pemkab mengklaim telah memastikan ketersediaan pupuk sesuai kebutuhan dan penjualannya tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET).

Klaim ini terasa kontras dengan keluhan yang sering terdengar di lapangan. Masalah kelangkaan pupuk, distribusi yang tidak merata, dan harga yang melambung di atas HET adalah cerita lama yang terus berulang.

Apakah hanya dengan meninjau satu distributor pupuk, kita bisa menyimpulkan bahwa semua baik-baik saja? Sangat diragukan. Pemantauan yang efektif seharusnya melibatkan lebih banyak petani dan pengecer di berbagai wilayah.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pupuk subsidi sering kali jatuh ke tangan yang salah atau tidak sampai ke petani yang paling membutuhkan. Tanpa langkah tegas untuk memberantas praktik curang ini, klaim tentang “ketersediaan pupuk” hanyalah narasi yang menyesatkan.

Keberlanjutan Proyek: Siapa yang Bertanggung Jawab?

Andri Maulana dari Bagian Perekonomian dan ESDM Pemkab Sumenep menekankan pentingnya keberlanjutan proyek dan berharap kelompok tani dapat memelihara sarana yang telah dibangun.

Pernyataan ini cukup ironis. Bukankah pemerintah yang seharusnya memastikan pemeliharaan dan keberlanjutan proyek-proyek ini? Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pemeliharaan kepada kelompok tani tanpa dukungan teknis dan anggaran yang memadai sama saja dengan melempar tanggung jawab.

Proyek yang tidak terawat akan cepat rusak, dan dana ratusan juta atau bahkan miliaran rupiah yang telah dikeluarkan akan menjadi sia-sia. Pemkab Sumenep harus memastikan adanya mekanisme pemeliharaan yang jelas, bukan sekadar berharap para petani bisa melakukannya.

DBHCHT: Harapan atau Sekadar Pencitraan?

Langkah pemantauan ini disebut sebagai bagian dari upaya Pemkab Sumenep untuk memastikan DBHCHT memberikan dampak nyata bagi petani. Namun, laporan yang ada masih menyisakan banyak pertanyaan.

Apakah semua laporan tentang pembangunan dan distribusi pupuk ini sudah diverifikasi secara menyeluruh? Apakah klaim keberhasilan yang ada tidak hanya sekadar pencitraan untuk menutupi berbagai masalah yang lebih besar?

Sebagai masyarakat, kita harus lebih kritis. Jangan mudah terbuai oleh narasi yang terkesan sempurna. Kita harus terus menagih janji, menuntut transparansi, dan memastikan bahwa setiap rupiah dari cukai rokok benar-benar kembali dan dinikmati oleh para petani, bukan hanya segelintir orang.

Kita perlu terus mengawasi, karena di balik klaim sukses, bisa jadi ada banyak pelanggaran yang tersembunyi. #Peace