Menggugat Integritas Demokrasi di Balik Skandal Logistik KPU Sumenep

SUMENEP, MaduraExpose.com — Tirai yang menyelimuti integritas Pemilu 2024 di Kabupaten Sumenep mulai tersibak, menyajikan pemandangan suram tentang dugaan penyimpangan yang tersembunyi di balik bilik suara.

Aksi penggeledahan dramatis yang dilancarkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep bukan sekadar formalitas hukum, melainkan sebuah manuver pro justicia yang menandai babak baru dalam perburuan terhadap tindak pidana korupsi yang disinyalir merusak fondasi demokrasi.

Pada akhir Juli 2025, tim penyidik Kejari Sumenep bergerak senyap, menyasar tidak hanya kantor dan gudang KPU, tetapi juga merambah hingga ke domisili pribadi sejumlah pejabat KPU. Tindakan ini, yang disahkan melalui surat perintah penggeledahan, menunjukkan bahwa penyidik telah mengantongi bukti permulaan yang cukup—sebuah prasyarat imperatif dalam hukum acara pidana—untuk menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Berdasarkan informasi yang dikonfirmasi oleh Kasi Intel Kejari Sumenep, Moch. Indra Subrata, penggeledahan ini adalah upaya untuk mengamankan corpus delicti berupa dokumen-dokumen vital yang terkait dengan laporan pertanggungjawaban logistik.

Penyidikan kini memasuki fase yang lebih substansial: pemeriksaan maraton terhadap sejumlah saksi. “Sudah ada beberapa orang yang kami panggil dan diperiksa sebagai saksi,” ujar Indra, seraya menolak merinci identitas para saksi. Di balik kerahasiaan tersebut, ada sebuah logika hukum yang ketat: setiap keterangan saksi akan menjadi alat bukti yang krusial untuk membuat terang perkara dan memvalidasi temuan-temuan dari penggeledahan.

Dari Kerugian Negara hingga Kejahatan Pemilu

Penyidikan ini tidak hanya berorientasi pada nilai kerugian negara, melainkan juga memiliki dimensi yang lebih dalam, yakni potensi kejahatan pemilu. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan curang dalam pengadaan barang/jasa yang merugikan keuangan negara adalah delik pidana. Namun, dalam konteks pemilu, penyimpangan logistik dapat merusak prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil (jurdil).

Keterlambatan, kekurangan, atau bahkan pemalsuan logistik—mulai dari kotak suara, formulir, hingga surat suara—dapat mengganggu validitas hasil pemungutan suara. Dengan kata lain, korupsi logistik bukan hanya persoalan finansial, melainkan juga sebuah kejahatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Di sinilah relevansi filsafat hukum muncul: penegakan hukum tidak hanya mengejar keadilan prosedural (sekadar mengikuti aturan), tetapi juga keadilan substantif (mencari kebenaran material). Penyidik harus membuktikan tidak hanya kerugian uang, tetapi juga dampak kerusakan yang lebih luas terhadap proses demokrasi.

Tanggapan KPU: Disclaimer of Liability?

Ketua KPU Sumenep, Nurussyamsi, memilih untuk merespons dengan sikap kooperatif. Ia berdalih bahwa kasus ini merupakan warisan dari masa jabatan komisioner sebelumnya, dan dirinya tidak dimintai keterangan secara langsung oleh penyidik. Pernyataan ini, yang secara legal mungkin valid, dapat diinterpretasikan sebagai disclaimer of liability—sebuah upaya untuk memisahkan diri dari tanggung jawab institusional.

Namun, dalam konteks pertanggungjawaban publik, sebuah lembaga adalah entitas berkelanjutan yang mewarisi aset sekaligus liabilitas. KPU saat ini memiliki mandat moral untuk tidak hanya membantu proses hukum, tetapi juga melakukan evaluasi internal menyeluruh untuk mencegah kebobolan serupa.

Penyidikan ini adalah sebuah pengingat brutal bahwa integritas pemilu rapuh dan memerlukan penjagaan yang ketat di setiap lini. Keputusan Kejari untuk menunggu hasil audit keuangan menunjukkan ketelitian dalam proses hukum, namun publik menuntut lebih. Publik menginginkan kepastian hukum dan transparansi, bahwa setiap individu yang terbukti merugikan negara dan merusak demokrasi akan segera menghadapi konsekuensi hukum yang setimpal. [*]