Dewan Pers Hanya Akui 3 Organisasi Wartawan

Ketua Dewan Pers, Joseph Adi Prasetyo menegaskan, saat ini hanya ada tiga organisasi kewartawanan yang memenuhi syarat dan diakui keberadaannya oleh Dewan Pers. Ketiga organisasi kewartawanan tersebut adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Aliansi Jurnalis Independent (AJI). Penegasan ini disampaikan kepada seluruh masyarakat, lantaran saat ini masyarakat di Madiun sangat resah dengan adanya organisasi Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) yang membawa nama wartawan. Apalagi dengan berbekal proposal, AWPI meminta-minta sumbangan kepada pengusaha, pejabat hingga lurah. “Saya menegaskan AWPI tidak terdaftar di Dewan Pers. Yang terdaftar organisasi wartawan itu baru ada tiga, PWI, AJI dan IJTI. Kami nggak tau status AWPI ini seperti apa, berbadan hukum atau tidak. Sebaiknya ada pengaduan ke Dewan Pers terkait kegiatan yang meresahkan ini,” katanya.

Jika ada organisasi yang mengatasnamakan wartawan dan meminta sumbangan, Joseph berpesan kepada seluruh masyarakat untuk tidak meladeni. Pasalnya, profesi wartawan adalah menulis berita, bukannya “ngemis” minta sumbangan. Profesi wartawan, lanjut Joseph, juga bisa dilihat dari berbagai aspek. Antara lain, wartawan adalah orang yang melakukan kerja jurnalistik berdasarkan etika dan ada produk yang dihasilkan secara teratur. Dalam Pasal 1 ayat (4) UU Pers dikatakan Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Jika ada orang berniat mencuri, merampok, atau membodohi masyarakat dengan bermodal kamera atau seragam wartawan, maka dia bukan wartawan. “Menurut saya kalau ada organisasi wartawan yang minta-minta uang itu jangan dilayani, ditolak saja. Wartawan itu kebutuhannya mendapatkan berita, bukan mencari uang dengan cara proposal. Kalau mencari uang dengan proposal itu bukan wartawan,” ujarnya.

Dewan Pers KantorJika ada organisasi yang mengatasnamakan wartawan dan sudah membuat resah, Joseph meminta untuk segera melaporkan ke pihak berwajib. Pihaknya pun meminta wartawan yang ada di Madiun untuk terus memberitakan hal ini, agar masyarakat mengetahui dan tidak tertipu dengan tindakan tersebut. “Saya harap temen-temen wartawan di Madiun dan di daerah lainnya untuk buat laporan ke Dewan Pers atas dasar pengaduan. Dengan begitu nanti kami akan koordinasi dengan Polres. Tolong juga teman-teman wartawan membuat laporan ke Polisi. Kemudian teman-teman wartawan untuk terus memberitakan ini,” pintanya.

Dewan Pers pun menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada organisasi yang mengatasnamakan wartawan. Himbauan ini ditegaskan, dimana dalam UU No.40/1999 tentang Pers maupun Kode Etik Jurnalistik tidak akan melindungi praktik pemerasan berkedok wartawan. Joseph pun mendorong masyarakat, terutama yang menjadi korban, agar tegas melawan praktik wartawan gadungan. “Dewan Pers juga menghimbau kepada semua pihak untuk tidak memberikan uang kepada organisasi yang mengatasnamakan wartawan. Selain itu, organisasi wartawan kan tidak boleh meminta uang ke pengusaha atau masyarakat lainnnya,” tandasnya. Pernah diberitakan beberapa waktu lalu, dengan berbekal proposal, organisasi yang mengatasnamakan AWPI meminta sumbangan kepada pengusaha, pejabat hingga lurah di wilayah Madiun. Kejadian ini sudah membuat resah masyarakat yang dimintai sumbangan. (PWI)