Sembilan Jam Pamekasan dalam Bidikan Korsubgah KPK

MADURAEXPOSE.COM – PAMEKASAN – Pertemuan tertutup selama sembilan jam antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan di Pendopo Ronggosukowati menjadi sinyal serius penguatan pengawasan birokrasi. Fokus utama kedatangan tim Korsubgah ini adalah bedah tuntas delapan area intervensi melalui instrumen Monitoring Center for Prevention (MCP).

Sekretaris Daerah Pamekasan, Taufiqurrachman, menyatakan bahwa maraton pembahasan ini mencakup area krusial seperti perencanaan APBD, pengadaan barang dan jasa (PBJ), hingga tata kelola dana desa. Secara administratif, langkah preventif ini bertujuan untuk menutup celah kerawanan korupsi dalam pelayanan publik dan manajemen ASN. “Kita akan mengevaluasi sesuai poin-poin yang disampaikan KPK,” tegasnya, mengonfirmasi komitmen evaluasi total demi tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.

Delapan Pilar Pertahanan Anti-Korupsi

Pembahasan maraton tersebut mengerucut pada evaluasi delapan area pencegahan yang menjadi indikator kinerja pemerintah daerah, antara lain:

1. Perencanaan dan Penganggaran APBD: Memastikan tidak ada intervensi kepentingan di luar kebutuhan publik.

2. Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ): Area yang secara historis paling rentan terhadap praktik kickback.

3. Manajemen ASN & Perizinan: Fokus pada meritokrasi dan transparansi layanan.

4. Optimalisasi Pajak & Tata Kelola Desa: Memastikan arus kas daerah dan desa tetap akuntabel.

Langkah Pemkab Pamekasan yang menyatakan siap melakukan evaluasi total sesuai poin-poin narasumber KPK menunjukkan komitmen pada good governance. Meskipun digelar tertutup, urgensi dari pertemuan 9 jam ini adalah pesan kuat bagi seluruh birokrasi di “Bumi Gerbang Salam” bahwa pengawasan preventif kini jauh lebih ketat dan mendalam. [dbs/gim/red]