Ketua F-PPP DPRD Sumenep Minta Kemensos Revisi Mekanisme Pencairan Bansos Melalui Pos Indonesia

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Sumenep (Maduraexpose.com)— Mekanisme pencairan bansos melalui Pos Indonesia mendapat protes dari sejumlah kalangan terutama yang tempat tinggalnya jauh dipelosok pedalaman.

Hal itu membuat Ketua Fraksi PPP DPRD Sumenep meminta Kemensos RI agar tidak merubah kebijakannya sebelumnya seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warong yang lebih mudah didistribusikan dari tempat domisili warga.

Selain itu, pengambilan bantuan social sebesar Rp 600 ribu melalui Pos Indonesia akan menambah beban transportasi bagi warga yang tinggal dipelosok desa terpencil.

“Kami berharap kepada Kemensos RI agar tetap memberlakukan kebijakan sebelumnya melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warong,” demikian H.Latib Ketua Fraksi PPP DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur saat berbincang dengan Maduraexpose.com, Rabu 9 Maret 2022.

Politisi yang juga pengusaha sukses ini menegaskan harapannya tersebut untuk menghindari penyalah gunaan bantuan diluaur sembako.

“Kalau bantuan dari Kemensos RI dalam bentuk tunai, maka potensi untuk tidak dibelanjakan sembako sangat besar. Artinya, bisa saja penerima manfaat membelanjakan untuk kepentingan lain.,” imbuh H. Latib.

Bos dari Water Park Sumekar (WPS) ini mengaku tidak punya kepentingan pribadi dalam menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut kepada Kemensos RI.

“Saya tidak jual sembako ataupun pengadaan beras di E-Warong. Tetapi ini murni agar bansos dari pemerintah pusat benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan primer seperti sembako. Kadang, kalau kita pegang uang malah tertarik untuk belanja hal lain yang kadang tidak terlalu penting diluar sembako,” harapanya lagi dengan ekspresi sangat serius.

H.Latib merupakan Anggota Komisi III DRPD Sumenep yang berangkat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Dapil I Sumenep yang meliputi Kecamatan Kota, Manding, Batuan, Kalianget dan Talango.

Seperti diketahui, Kementerian Sosial ( Kemensos ) mendorong percepatan pencairan bantuan sosial (bansos) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako secara tunai. Kemensos bekerja sama dengan PT Pos Indonesia sebagai instansi penyalur.

“Kami sudah memutuskan untuk menyalurkan BPNT/Kartu Sembako secara tunai dengan melibatkan PT Pos Indonesia,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam rilis resmi Kemensos, Ahad 20 Februari 2022 lalu.

Adapun mekanisme pencairan bansos dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan tidak melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). [fer][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]