Jembatan Sentong Putus: Telepon ‘Panas’ Dokter Agung dan Ancaman Macet Lebaran!

MADURA EXPOSE, BONDOWOSO – Nasib arus mudik yang menghubungkan Bondowoso dan Jember kini berada di ujung tanduk. Amblesnya Jembatan Sentong pada akhir Februari lalu memicu reaksi keras dari Komisi D DPRD Jawa Timur. Dalam inspeksi mendadak (Sidak) pada Rabu (4/3/2026), dr. Agung Mulyono tak bisa menyembunyikan kegeramannya melihat nadi utama transportasi tersebut lumpuh total. Tak pakai lama, politikus Demokrat itu langsung melakukan “Diplomasi Telepon” dengan Kadis PU Bina Marga Jatim, Edy Tambeng Widjaja, menuntut percepatan pengiriman material dan kepastian operasional sebelum gema takbir berkumandang.

Kondisi lapangan menunjukkan sepertiga badan jalan telah amblas tergerus erosi Sungai Sampean. Meski lelang penggantian jembatan senilai miliaran rupiah sudah rampung, alam rupanya punya rencana lain sebelum kontrak sempat ditandatangani. Kini, skenario jembatan bailey tengah disiapkan sebagai “napas buatan” agar konektivitas antar-kabupaten ini tidak mati suri di tengah lonjakan kendaraan menjelang hari raya.

Analisis Administrasi Publik: Manajemen Krisis Infrastruktur Menjelang Peak Season

Ditinjau dari kacamata Administrasi Publik, kasus Jembatan Sentong adalah potret nyata tantangan Disaster Management dalam infrastruktur vital. Keterlambatan hitungan hari antara proses lelang dan kejadian bencana menciptakan dilema administratif yang kompleks. Percepatan penanganan yang ditekan oleh legislatif (dr. Agung) melalui instruksi pengiriman bantuan aspal drum dan jembatan darurat merupakan bentuk intervensi politik demi kepentingan publik yang mendesak (public urgency).

Namun, secara Teknis-Administratif, keputusan UPT PJJ Jember untuk menutup total jembatan adalah langkah akuntabel yang mengutamakan keselamatan jiwa di atas efisiensi mobilitas. Penggantian total jembatan yang diprediksi memakan waktu delapan bulan menuntut pemerintah daerah untuk memiliki strategi “Komunikasi Krisis” yang solid. Sosialisasi jalur alternatif di tingkat kecamatan hingga desa bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen untuk mencegah konflik sosial akibat kemacetan parah di jalur sempit. Efektivitas orkestrasi antara Pemprov Jatim, Pemkab Bondowoso, dan BBPJN dalam beberapa pekan ke depan akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kualitas tata kelola pelayanan publik di Jawa Timur.