Jatim ‘Tangguh Digital’ 2026: Wagub Emil Sidak ‘Tikus’ Keuangan, OJK Blokir Rp402 Miliar!

MADURA EXPOSE, SURABAYA – Jawa Timur tidak main-main dalam urusan “isi dompet” rakyatnya. Di bawah komando Gubernur, Wagub Emil Elestianto Dardak menegaskan komitmen tinggi Pemprov Jatim untuk menyikat habis transaksi keuangan ilegal yang kian merajalela jelang Lebaran 2026. Dalam forum KOLAK OJK, terungkap fakta ngeri: kerugian akibat scam digital di Jatim hampir menembus Rp800 miliar! Dengan posisi Jatim sebagai “juara tiga” pelaporan penipuan nasional, Satgas PASTI dan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) kini memasang barikade digital. Pesannya jelas: jangan sampai kegembiraan Idul Fitri kandas gara-gara klik sembarangan di platform ilegal yang hanya manis di “Omon-Omon” janji belaka.

Analisis Administrasi Publik: Urgensi ‘Security Governance’ di Era Jatim 2026

Ditinjau dari teori Administrasi Publik, inisiatif Satgas PASTI (Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal) adalah bentuk “Collaborative Governance” yang diamanatkan UU P2SK. Secara administratif, koordinasi antara OJK, Kominfo, dan pemerintah daerah bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban fungsional untuk menekan Mediation Trap dalam transaksi digital.

Secara Manajerial Keamanan Siber, rendahnya tingkat keberhasilan pemblokiran dana (hanya $4,47\%$) menunjukkan adanya Celah Birokrasi Teknologi antara pelaporan dan eksekusi perbankan. Pemprov Jatim melalui Dinas Kominfo kabupaten/kota harus berperan sebagai Early Warning System. Literasi digital bukan hanya soal “tahu”, tapi soal “Awareness” administratif agar data pribadi tidak menjadi komoditas di pasar gelap siber. Tanpa penguatan benteng literasi, inklusi keuangan hanya akan menjadi pintu masuk bagi predator finansial.