Menakar Celah di Balik Anggaran Tani: Mengapa Bantuan DKPP Sumenep Rentan Tergelincir?

Oleh: Redaksi Laboratorium Nalar MaduraExpose

Sektor pertanian adalah urat nadi perekonomian Kabupaten Sumenep. Setiap tahunnya, miliaran rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dana perimbangan dikucurkan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep. Niat dasarnya mulia: memodernisasi sarana, mendongkrak produktivitas, serta mengangkat derajat hidup para petani di Ujung Timur Madura.

Namun, dalam kacamata analisis kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan (good governance), arus anggaran yang besar selalu membawa konsekuensi logis: potensi celah penyimpangan yang tinggi.

Ketika niat baik birokrasi berhadapan dengan lemahnya pengawasan dan rumitnya mata rantai birokrasi lokal, program bantuan kerap bergeser dari tujuan utamanya. Di sinilah Laboratorium Nalar mencoba membedah anatomi titik rawan yang kerap membayangi pengelolaan bantuan pertanian di DKPP Sumenep.

1. Ancaman Moral Hazard pada Pengadaan Alsintan Skala Besar

Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)—mulai dari hand tractor, pompa air, hingga mesin panen—merupakan salah satu pos anggaran paling gemuk di DKPP Sumenep yang nilainya kerap menembus angka miliaran rupiah. Secara teoritis maupun empiris, makin besar nilai pengadaan barang/jasa, makin besar pula daya tarik risiko di dalamnya.

Celah rawan pada pengadaan Alsintan umumnya membentang dari tahap perencanaan hingga distribusi:

• Tahap Penentuan Spesifikasi: Risiko terjadinya ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Petunjuk Teknis (Juknis) dengan fisik barang yang diterima di lapangan.

• Proses Pemenangan Vendor: Potensi pengondisian tender yang mengabaikan kualitas demi mengejar margin keuntungan.

• Jalur Distribusi: Celah di mana alokasi bantuan rentan ditunggangi kepentingan partisan, sehingga kelompok tani (poktan) yang benar-benar membutuhkan justru luput dari pendataan.

2. Beban Siluman di Bidang Sarpas: Bayang-Bayang Pungli Kelompok Tani

Titik rawan berikutnya terletak pada tingkat tapak (field level), khususnya dalam tata kelola administrasi dan penyaluran bantuan di Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpas).

Bantuan bernilai ratusan juta rupiah yang di atas kertas dicatat utuh untuk kelompok tani, dalam prakteknya kerap diterpa isu pemotongan atau pungutan tak resmi (pungli). Modusnya beragam: mulai dari alasan “biaya administrasi”, “uang lelah pengurusan berkas”, hingga “potongan komitmen” dari oknum tak bertanggung jawab.

Praktek pungli pada kelompok tani bukan sekadar persoalan kerugian finansial semata. Ini adalah bentuk kelumpuhan etis: petani yang berada di garis kemiskinan justru dijadikan objek pemerasan halus dari hak yang seharusnya mereka terima secara murni.

3. Hibah Fisik dan Green House: Antara Mark-Up dan Asas Manfaat

Program bantuan hibah barang maupun pembangunan fasilitas fisik—seperti proyek green house bernilai ratusan juta rupiah—juga menyimpan kerentanan tersendiri.

Pada proyek percontohan atau hibah fisik, tiga masalah utama sering menjadi sorotan:

1. Indikasi Mark-Up Nilai Proyek: Pembengkakan harga material atau komponen konstruksi yang tidak mencerminkan harga pasar sesungguhnya.

2. Hasil Pekerjaan yang Sub-Standard: Kualitas bangunan atau pengerjaan fisik yang cepat rusak akibat penurunan spesifikasi teknik.

3. Mangkraknya Aset Hibah: Bantuan fisik yang direalisasikan tanpa pendampingan memadai sering kali berakhir mengendap, tidak difungsikan, atau salah sasaran—membuat anggaran negara menguap tanpa asas manfaat yang jelas.

                       ┌──────────────────────────────────────────┐
                       │   ANATOMI CELAH BANTUAN DKPP SUMENEP     │
                       └────────────────────┬─────────────────────┘
                                            │
         ┌──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┐
         ▼                                  ▼                                  ▼
┌──────────────────┐               ┌──────────────────┐               ┌──────────────────┐
│   Pengadaan      │               │   Verifikasi     │               │   Eksplorasi     │
│   Alsintan       │               │   & Sarpas       │               │   Hibah Fisik    │
├──────────────────┤               ├──────────────────┤               ├──────────────────┤
│ - Riset Vendor   │               │ - Biaya Celah    │               │ - Risk Mark-Up   │
│ - Kesesuaian RAB │               │ - Pungli Poktan  │               │ - Bangunan Cepat │
│ - Distribusi     │               │ - Verifikasi     │               │   Rusak / Mangk- │
│   Tepat Sasaran  │               │   Data Palsu     │               │   rak            │
└──────────────────┘               └──────────────────┘               └──────────────────┘

Mendorong Reformasi Pengawasan Berbasis Sistem

Membedah celah dan titik rawan ini bukanlah bentuk pengkerdilan terhadap kerja birokrasi, melainkan sebuah panggilan kewaspadaan (alarm system) bagi Pemkab Sumenep dan aparatur penegak hukum.

Agar anggaran miliaran rupiah di DKPP Sumenep benar-benar berdampak pada ketahanan pangan daerah, tiga langkah pembenahan radikal harus segera diambil:

• Digitalisasi Pendataan & E-Rencana Tani: Buka data penerima bantuan (open data) secara transparan hingga tingkat desa agar masyarakat dapat ikut mengawasi secara langsung.

• Audit Independen dan Pengetatan Verifikasi: Libatkan pihak luar yang netral dalam mengaudit kriteria penerima hibah dan keabsahan kelompok tani.

• Kanal Pengaduan Terproteksi (Whistleblowing System): Sediakan sarana lapor yang aman bagi pengurus kelompok tani agar mereka berani bersuara tanpa rasa takut diintimidasi atau dicoret dari daftar penerima.

Hanya dengan pengawasan yang tanpa kompromi dan transparansi radikal, sektor pertanian Sumenep dapat terbebas dari jerat kebocoran anggaran. Sebab, setiap rupiah yang bocor dari bantuan tani adalah pengkhianatan terhadap keringat para petani di lapangan.(*)