Tanpa APBD, Camat Palengaan ‘Sihir’ Rumah Reyot Jadi Layak Huni

MADURA EXPOSE, PAMEKASAN – Di tengah kontraksi fiskal yang mencekik ruang gerak pembangunan daerah, sebuah anomali positif muncul dari pendopo Kecamatan Palengaan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan secara eksplisit memberikan apresiasi atas diskresi kreatif kepemimpinan kewilayahan yang mampu mengeksekusi program bantuan sosial tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam giat Safari Ramadan yang berlangsung di pendopo Kecamatan Palengaan, Selasa (3/3/2026), Bupati Pamekasan, Dr. KH. Kholilurrahman, menyoroti keberhasilan Camat Palengaan dalam merehabilitasi 13 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pencapaian ini dinilai monumental karena menggunakan skema pembiayaan non-konvensional di luar struktur belanja daerah.

“Alhamdulillah, di tengah tantangan ini Pak Camat Palengaan telah bisa membangun 13 RTLH. Itupun tidak mengganggu anggaran pemerintah daerah atau APBD, tetapi melalui penggalangan partisipasi publik (philanthropy),” ujar Bupati Kholilurrahman di hadapan pimpinan OPD dan tokoh masyarakat.

Analisis Administrasi Publik: Melampaui Rigiditas Anggaran Secara teoritis, keberhasilan ini merefleksikan implementasi Collaborative Governance. Di mana birokrasi tingkat kecamatan tidak lagi terjebak dalam budgetary slack atau ketergantungan absolut pada dana transfer. Bupati menekankan bahwa kemampuan Camat dalam membangun narasi persuasif kepada sektor privat (pengusaha) adalah kunci dari mobilisasi sumber daya ini.

“Kalau pakai APBD semua orang bisa. Namun, mendapatkan sokongan dari pengusaha tanpa pendekatan yang tepat itu sangat sulit,” lanjut mantan anggota DPR RI tersebut.

Langkah ini menjadi preseden penting bagi administrasi publik di Pamekasan. Mengingat saat ini daerah tengah menghadapi keterbatasan fiskal yang signifikan, Bupati meminta camat-camat lain melakukan replikasi atas terobosan ini (benchmarking) guna memastikan pembangunan inklusif di sektor kesehatan dan pendidikan tetap berjalan secara akseleratif.

Permohonan Maaf dan Optimisme Fiskal Meski mengapresiasi inovasi lokal, Bupati Kholilurrahman secara ksatria menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas belum maksimalnya pelayanan sosiokultural akibat keterbatasan anggaran daerah. Beliau mengakui adanya penurunan ritme kerja di tingkat desa akibat rasionalisasi anggaran, namun tetap meminta semangat pembangunan tidak padam.

“Di tengah keterbatasan, kita tidak boleh putus asa. Dengan sumber daya yang kita miliki, pembangunan bersama kepala desa harus tetap berjalan,” pungkasnya.**

Red/Editor: Ferry Arbania  | Madura Expose