Tiket Lebaran 2026 Tak Lagi “Mencekik”? Intip Jurus Kemenhub Pangkas Pajak dan “Surcharge” Avtur!

MADURA, MaduraExpose.com — Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan memastikan kebijakan tarif angkutan udara selama periode Lebaran 2026 akan tetap berada dalam koridor regulasi, namun dengan intervensi stimulus fiskal guna menjaga daya beli masyarakat. Langkah ini diambil untuk menyeimbangkan antara beban operasional maskapai dan aksesibilitas transportasi publik pada masa puncak (peak season).

Dalam perspektif Administrasi Publik dan Tata Kelola Transportasi, kebijakan ini mencerminkan fungsi pemerintah sebagai regulator sekaligus stabilisator ekonomi. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, menegaskan bahwa meskipun tarif tetap mengacu pada Tarif Batas Atas (TBA) sesuai PM 20 Tahun 2019, pemerintah memberikan stimulus berupa penghapusan PPN (0%), penurunan Fuel Surcharge jet hingga 2%, serta pemotongan biaya bandar udara (PJP2U dan PJP4U) hingga 50%.

“Pemerintah hadir untuk memastikan keseimbangan. Maskapai tetap beroperasi dalam koridor kepatuhan, sementara masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari penurunan komponen tarif di luar tarif dasar,” ujar Lukman dalam keterangannya.

Data pengawasan pada rute gemuk seperti Jakarta–Pekanbaru menunjukkan kepatuhan maskapai terhadap struktur TBA mencapai 100%. Fleksibilitas harga tiket kini sangat bergantung pada strategi komersial masing-masing maskapai, namun tetap di bawah pengawasan ketat pemerintah guna menjamin keselamatan, keamanan, dan perlindungan konsumen selama arus mudik 2026.

Red./Editor: Ferry Arbania | Madura Expose