Tembus Batam-Madura, Nur Faizin Singgung Kelemahan ‘Governance’ Bea Cukai dalam Atasi Rokok Ilegal

SURABAYA – Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Nur Faizin, mendesak Komisi XI DPR RI untuk mengambil peran lebih aktif dalam mengawasi kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Desakan ini muncul menyusul maraknya peredaran rokok ilegal di wilayah Madura, khususnya Pamekasan.

Menurutnya, masalah rokok ilegal bukan hanya tentang tingginya tarif cukai, tetapi juga lemahnya pengawasan dan integritas aparat penegak hukum.

Dalam keterangannya, Nur Faizin menyoroti rokok tanpa pita cukai dari Batam dengan merek-merek seperti San Marino dan Manchester yang beredar luas di pasaran Madura. “Ini fenomena yang merugikan negara secara fiskal dan mengganggu tatanan pasar,” ujarnya.

Menurut Nur Faizin, data menunjukkan bahwa kebijakan cukai tembakau yang tinggi seringkali berbanding lurus dengan peningkatan konsumsi rokok ilegal.

Namun, ia menekankan bahwa persoalan utama bukan hanya pada kebijakan tarif, melainkan pada tata kelola pengawasan distribusi.

“Lemahnya pengawasan distribusi, khususnya dari jalur masuk Batam ke Madura, menjadi salah satu faktor rokok ilegal beredar masif,” kata Nur Faizin, seraya menduga adanya kolusi antara oknum Bea Cukai dan jaringan produsen atau distributor ilegal.

Atas dasar itu, Nur Faizin meminta Komisi XI DPR RI agar tidak hanya berfokus pada usulan tarif cukai yang lebih rendah, tetapi juga melakukan audit independen terhadap jalur distribusi rokok dari Batam ke Jawa Timur.

Ia juga mengusulkan agar DPR mendorong kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mencegah praktik “main mata” yang merugikan negara.

“Isu ini bukan sekadar kehilangan pendapatan, tapi menyangkut kredibilitas negara dalam menegakkan regulasi,” tegasnya. Ia menambahkan, jika tidak segera ditangani secara komprehensif, peredaran rokok ilegal dikhawatirkan akan memperbesar shadow economy di sektor tembakau, yang berdampak pada petani dan produsen legal. [ril/gim]