Lulus Seleksi CPNS 2013, Dua Honorer Sumenep “Dianulir Paksa”

Sumenep, MaduraExpose.com- Proses Pengusulan Tenaga Honorer Kategori II (K2) yang lulus seleksi CPNS tahun 2013 lalu ternyata banyak yang terganjal dalam penetapan NIP (Nomor Induk Pegawai). Bahkan dua peserta yang aktif sebagai guru di SMPN 3 Sumenep selama 4 tahun lebih tersebut terancam dianulir dengan alasan yang terkesan dibuat-buat.

Dua orang yang mengalami nasib tidak jelas tersebut, yakni Hendri Kurniawan dan Luki Nurhidayat. Padahal keduanya sudah tercantum sebagai dalam daftar tenaga honorer kategori II yang dinyatakan lulus seleksi CPNS tahun 2013 berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan Panselinas CPNS 2013 Jl.Jenderal Sudirman KAV.69 Jakarta Selatan, yang diumumkan melalui situs resmi http://cpns.menpan.go.id .

“Dalam daftar tersebut ada 261 tenaga honorer kategori II yang dinyatakan lulus seleksi CPNS 2013. Tapi kami berdua malah tidak dapat SK dan sepertinya hendak dianulir. Saya sudah pertanyakan masalah ini ke BKD”, ujar Hendri Kurniawan saat berbincang dengan MaduraExpose.com di Kedai Keraton Sumenep, Senin Malam (16/1/2015).

Ironisnya lagi, lanjut Hendri, Kepala BKD/BKPP Sumenep terkesan menghindar ketika hendak dimintai keterangan terkait status kelulusan mereka yang diduga “dianulir paksa”.

“Siapa yang tidak dongkol, sudah jelas nama saya lulus tapi malah hendak dianulir dengan hanya berdasarkan laporan salah satu LSM yang ketuanya juga seorang PNS. Ini pasti ada permainan”, ungkapnya menandaskan.

Pengakuan yang sama disampaikan Luki Nurhidayat yang juga bertahun-tahun menjadi tanaga pengajar honorer di SMP 3 Sumenep. Dirinya malah difitnah hanya memiliki masa kerja dibawah satu tahun.

“Saya merasa telah didholimi oleh pihak BKD Sumenep. Kalau memang pemberkasan saya dan saudara Hendri dianggap bermasalah, tapi kenapa 7 teman saya di SMPN 3 kok diluluskan. Padahal pemberkasan dan tetek bengeknya juga sama. Harusnya mereka juga dianulir”, terang Luki penuh emosi.

Pihaknya mengancam akan membuka semua rekaman, terkait indikasi permainan salah satu oknum PNS yang menjabat sebagai ketua LSM. Baik Hendri maupun Luki berkeyakinan, adanya dugaan kuat sebuah konspirasi besar sejumlah pihak terkait.

“Saya punya rekaman dan bukti-bukti lain yang mengarah kepada unsur pemerasan. Intinya, kami ingin tidak diloloskan karena tidak mau membayar. Nanti akan saya bongkar semua kebobrokan mereka”, ancam Luki dan Hendri menambahkan. Saat ini mereka sudah menghubungi sejumlah advokat dan koleganya di Jakarta untuk melakukan perlawanan, termasuk melaporkan masalah tersebut ke Menpan dan Kejaksaan Agung.

Sementara Titik Suryati, Kepala BKD/BKPP Sumenep dihubungi berkali-kali melalui telpon genggamnya tidak aktif. Begitu juga konfirmasi via SMS diabaikan.

(fer/mex)