Sumenep, MaduraExpose.com- Pakar hukum dan politik Moh Noval Ibrohim Salim menyesalkan langkah Komisi C DPRD Sumenep yang melakukan sidak ke Water Park Sumekar (WPS) desa Kasengan, Kecamatan Manding, Jum’at lalu.
sidak-dewan-sumenep
Sidak dewan harusnya alternatif kedua setelah melalui forum bersama atau setelah rapat koordinasi antara pihak samsat perijinan pemkab, BLH dan penanggung jawab WPS.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

“Harusnya dimulai dengan komunikasi secara baik-baik sebelum dilakukan sidak. Saya yakin dari pihak pengelola WPS punya iktikad baik untuk menyelesaikan segala proses perijinan maupun kewajiban lainnya. Saya pikir, tak ada pengusaha yang rela buang duit percuma. Harusnya wakil rakyat membantu memudahkan proses yang diperlukan WPS”, ujar Moh Noval Ibrohim Salim, aktivis Madura kepada MaduraExpose.com, Sabtu (18/1/2015).

Lajang yang tengah menyelesaikan program study pasca sarjana ini meminta anggota dewan tidak over menyikapi sebuah permasalahan apalagi berkaitan dengan aset daerah yang diakui atau tidak telah menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Saya sependapat dengan Pak Indra dari Fraksi Demokrat, bahwa ide sebagian legislator di Komisi C DPRD Sumenep yang menginginkan penutupan WPS itu langkah mundur dan harus dievaluasi”, imbuhnya menadaskan.

Noval juga menilai, pada prinsipnya, hadirnya water park Sumekar telah memberi pencerahan bagi sektor pariwisata di Madura. Tak hanya itu, wisatawawn luar Madura telah banyak mengenal WPS lebih berkelas dari yang lainnya di Madura.

“Wakil rakya, harusnya ikut bertanggung jawab mengembangkan sektor ekonomi masyarakt Sumenep. Jangan kemudian mudah beraksi main tutup begitu saja. Ini tidak merakyat namanya”, sindirnya.

Ia juga mencontohkan, adanya WPS telah memberikan kemudahan dan menhemat keuangan keluarga tidak mampu yang ingin rekreasi barengan keluarg.Ttermasuk bisa menekan pengeluaran uang masyarakat Sumenep yang hendak menikmati wisata air, dengan hadirnya WPS jauh lebih menekan pengeluaran uang keluarga.

“Prinsipnya bisa meminimalisir uang dibelanjakan diluar Madura. Hadirnya WPS juga meningkatkan pendapatan uang dari luar yang masuk ke Madura”, imbuhnya.

Sementara Indra Wahyudi, anggota Komisi C DPRD Sumenep, mengaku siap pasang dada melawan keputusan sejumlah rekan-rekannya komisinya yang mengusulkan penutupan WPS.

“Sejauh ini WPS beroperasi secara wajar dan tidak melabrak norma-norma ataupun kultur masyarakat Sumenep. Rencana penutupan bukanlah ide yang tepat. Apalagi water park telah menyumbang PAD dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi pengangguran yang makin besar di Sumenep”, ujarnya.

Sebelumnya Komisi C DPRD Sumenep melakukan sidak ke WPS Sumenep untuk mengetahui persoalan amdal yang oleh sebagian pakar dianggap salah alamat.

(fer)