Sumenep, MaduraExpose.com- Aksi demo mahasiswa PMII melakukan orasinya di depan gedung dinas Bupati pamekasan dilakukan sekitar puluhan maha siswa yang bergabung dengan cara memblokade jalan didepan gedung tersebut dan tidur di tengah jalan serta membakar ban bekas sebagai dupa rasa kekecewaan mereka karena bupati pamekasan sulit keluar menemui para pendemo otomatis jalan di daerah tersebut di tutup.
Dengan memanjat pagar tembok gedung para maha siswa berhasil menerobos masuk kehalaman kantor Bupati Pamekasan Achmad Syafii dan bupati pamekasan menemui mereka setelah selang waktu 15 menit kemudian.
Bupati pamekasan menolak ikut menanda tangani spanduk penolakan harga BBM yang diminta oleh aktifis PMII, dalam aksi yang digelar ke kantor Pemkab Pamekasan. Jumat (14/11/14)pada pagiini.
Dalam aksi yang berlangsung memanas tersebut sekelompok aktifis PMII meminta Bupati untuk ikut tanda tangan diatas sepanduk yang sebelumnya telah di tanda tangani oleh sebagian masyarakat Pamekasan itu yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat.
Salah satu orator aksi Moh Imron meminta agar Bupati Pamekasan, sebagai kepala daerah bersama-sama rakyat menolak kenaikan harga BBM.
“Bapak Bupati yang kami hormati, kedatangan kami kesini untuk menyerahkan sapanduk yang telah ditanda tangani oleh masyarakat Pamekasan,” katanya dihadapan Bupati saat itu.
“Kami juga meminta kepada Bapak Bupati untuk menanda tangani ini, dan bersama rakyat ikut menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM,” sambungnya.
Permintaan aktifis PMII itu, tidak dipenuhi oleh Bupati Pamekasan, sebab ia justru menolak permintaan dari pemerintah.
Dalam aksi tersebut, Bupati Pamekasan Achmad Syafii mengatakan, setiap warga negara berhak untuk menyampaikan aspirasinya, termasuk menolak kenaikan harga BBM, tetapi ia tidak bisa menanda tangani spanduk penolakan kenaikan harga BBM seperti yang diinginkan oleh mahasiswa.
“Saya sebagai kepada daerah, tidak bisa serta-merta menanda tangani penolakan kenaikan harga BBM itu,” katanya dihadapan mahasiswa.
Dan sebagai kepala daerah, tidak bisa membuat atau melakukan penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat, sehingga ia tidak bisa menanda tangani petisi tersebut.
Mendengar penjelasan Bupati Pamekasan itu, akhirnya aktifis PMII Pamekasan membubarkan diri dengan tertib, meskipun mahasiswa kecewa dengan sikap dan pernyataan Bupati Pamekasan saat ini.
(Sjk/fer)
