Tiga Pejabat Pemkab Sumenep Diperiksa Polda Soal PBB Gratis

MaduraExpose.com- Sumber MaduraExpose.com di Mapolda Jawa Timur yang sangat dipercaya membenarkan sejumlah tiga pejabat Pemkab Sumenep, diperiksa penyidik Polda Jatim, karena diduga ikut andil dalam merealisasikan program pajak bumi dan bangunan (PBB) gratis, sebagai kompensasi dari janji politik A.Busyro Karim saat kampanye Pilkada Sumenep 2010 silam.

Untuk diketahui, Busyro Karim merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berpasangan dengan Soengkono Sidik melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun sayangnya, pasangan Abussidik tidak mampu bertahan hinggal jilid II melanjutkan pertarungan di Pilkada Sumenep priode 2015-2020 yang dijadwalkan pada Desember 2015.

Sumber di Mapolda Jatim itu menyebutkan, salah satu diantara tiga pejabat penting yang sudah diperiksa tim penyidik Polda Jatim itu berinisial RAM, yang saat ini menjabat sebagai salah satu Kepala Dinas dilingkungan Pemkab Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Sumber itu menyebutkan, jika Ram diperiksa pada hari Kamis 2 Juli 2015 lalu.

Saat MaduraExpose.com melakukan penelusuran di Mapolda Jawa Timur pada saat jadwal pemanggilan pejabat tersebut, yang bersangkutan mengakui jika tengah berda diruang pemeriksaan.

“Saya didalam, sampean dimana”, demikian bunyi SMS Ram yang dikirim kepada Maduraexpose.com, Kamis kemarin yang kebetulan di ruang Div Humas Polda Jatim.

Belum sempat membalas SMS Ram, pejabat penting dilingkungan Pemkab Sumenep itu mengirim SMS lagi ke pihak Maduraexpose.com yang meminta agar pemeriksaannya di ruang penyidik Polda tidak dipublikasikan ke media.

“Tak osa toles lhooo (jangan ditulis loh….)”, sambungnya lagi dengan sms berbahasa Madura.

Untuk diketahui, PBB gratis Kabupaten Sumenep ini, tak hanya dilaporkan ke Polda Jawa Timur, melainkan juga telah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh Front Mahasiswa Madura Kepulauan.

Asep Irama, koordinator FP-MK menilai, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, yang selanjutnya dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat di seluruh Indonesia.

“Maka tak adal lembaga manapun berhak menggesernya apalagi menghapus kewajiban pajak, seperti terjadi di Kabupaten Sumenep”, ujar Asep Irama kepada MaduraExpose.com.

Pembebasan pajak di Sumenep dinilai sebagai pembangkangan Bupati Sumenep yang secara tidak langsung mengajari rakyat untuk tidak patuh terhadap UU.
Pajak gratis itu sendiri, lanjut Asep, bermuara dari janji politik saat kampanye sang Bupati pada Pilkada 2010-2015.

“Janjinya pajak gratis dan warga Sumenep tidak bayar pajak. Anehnya, bukti pembayaran PBB masih saja keluar. Lantas dari mana dana PBB warga Sumenep terbayar?”, tandasnya.

Dilain pihak, Achsanul Qasasi, anggota VII Badan Pemeriksaan Keuangan – BPK RI kepada Maduraexpose.com menuding, PBB gratis adalah pelanggaran sistematik.

AQ menegaskan, jika sejak dari awal, pihaknya menentang PBB gratis yang disodorkan Busyro Karim lewat kampanye politiknya, untuk memenangkan pertarungan Pilkada Sumenep 2010 silam itu, jelas melanggar UU.

“Sejak tema kampanye pajak gratis dikumandangkan Abussidik, saya sudah sampaikan bahwa itu pelanggaran UU yang nyata”, ujarnya tegas.

Dalam pandangan AQ, PBB gratis Sumenep tersebut telah menjadi bumerang yang menyesatkan banyak pihak, termasuk para kepala desa (Kades) yang di paksa menjadi aktor utama “menyulap” Bansos dan ADD, demi mempermulus PBB gratis yang kini kasusnya telah dilaporkan ke Polda Jatim dan Bareskrim Mabes Polri oleh Front Mahasiswa Madura Kepulauan (FPMK) baru-baru ini.

“(Gara-gara PBB gratis oleh Pemimpin Daerah di Sumenep) Bansos dan ADD menjadi bancakan, mengurangi hak rakyat untuk mendapatkan hak pembangunan. Kepala Desa adalah aktor utamanya, dimana Bupati menjadi sutradara. Inilh skandal keuangan daerah terburuk yang dilakukan secara masif dan terstruktur”, imbuhnya lagi.

FERRY ARBANIA
Email Redaksi: Maduraexposenews@gmail.com