Ucok (kanan) saat jumpa pers di Aula Wartawan DPRD Sumenep, Rabu 25/05/2016.

MADURA EXPOSE—Tak tahan melihat banyaknya kejanggalan dalam proses lelang sebuah tender proyek pembangunan gedung OK Central dan ICU RSUD.H.Moh.Anwar Sumenep, Madura, Jawa Timur, senilai 15, 4 miliar, membuat fungsionaris Nirwana setempat mengambil langkah cepat uantuk mengamankan uang negara, dengan cara melaporkan hasil temuannya tersebut ke pihak Polda Jawa Timur.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

Adalah Damendra Tarigan alias Ucok yang menjadi pelapor tender proyek yang diduga bermasalah tersebut ke Mapolda Jatim, tertanggal 23 Mei 2016, dengan nomor surat 028/LSM_Nirwana_KKN/V/2016 dan perihal Dugaan Praktek KKN Tender Pembangunan Gedung OK Sentral dan ICU RSUD dr. Moh Anwar Sumenep.

“Dalam surat itu kami beri tembusan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU-KPD) Surabaya, Bupati Sumenep, Sekda, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota, beserta kantor Inspektorat dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja 7,” terang Ucok saat berbincang dengan Madura Expose, Rabu (25/05/2016).

Dasar pelaporan itu, lanjut Ucok, karena ditemukan adanya indikasi kuat sebuah konspirasi dalam tender proyek Rumah Sakit tersebut, termasuk dugaan adanya Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) sebesar Rp800 juta lebih.

Mantan Komisioner Panwaslu Kabupaten Sumenep ini menjabarkan, dari hasil pengumuman lelang melalui website LPSE serta Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 602/940248/P7.06/435.023/2016 tertanggal 04 Mei 2016, panitia menetakan PT Trisna Karya sebagai calon pemenang.

“Padahal PT.Trisna Karya itu berada diperingkat ke-4 dengan harga penawaran Rp 14.651.374.000. PT ini sering bermasalah karena tidak profesional dalam mengerjakan proyek. Perseroan terbatas ini selain sudah di blacklist oleh LKPP Pusat, ternyata masih memiliki tanggungan kepihak asuransi. Bagaimana mungkin jadi pemenang tender,” tandasnya lagi meyakinkan.

Hal terburuk yang juga pernah dilakukan oleh PT.Trisna Karya saat mengerjakan proyek Pasar Anom Baru Sumenep yang sampai saat ini masih amburadul alias tak kunjung selesai.

“Inti dari laporan saya ke Polda Jatim karena banyak menemukan sejumlah kejanggalan, diantaranya penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden soal dokumen pengadaan barang dan jasa,” sambungnya.
Dalam dokumen pengadaan barang dan jasa ini, Ucok menemukan adanya dugaan rekayasa yang berbuntut pada munculnya persaingan tidak sehat dan penyalahgunaan wewenang oleh ULP/ pejabat yang berwewenang lainnya.

“Logikanya, kalau berbicara soal efisiensi keuangan negara, maka seharusnya PA, PPK maupun Pokja 7 meloloskan kontraktor yang nilai penawarannya lebih rendah. Bukan malah memenangkan PT. Trisna Karya yang sudah jelas-jelas sering bermasalah dan penawarannya lebih besar,” imbuhnya.

Untuk meyakinkan proses lelang itu penuh kejanggalan, Ucok memberikan gambara logis dengan cara menghitung perbandingannya yang sangat jauh.

“Jika PT Trisna Karya (HPS-Harga Penawaran= Efisiensi Keuangan Negara) >> Rp 15.497.700.000-Rp 14.651.374.000= 846.326.000. Sementara jika PT Madura Consultant (HPS-Harga Penawaran= Efisiensi Keuangan Negara) >> Rp 15.497.700.000-Rp 13.744.242.000 = Rp 1.753.458.000,”pungkasnya. (SNI/FER)