Sumenep, MaduraExpose.com- Untuk kesekian kalinya, aktivis yang tergabung dalam Front Aksi Mahasiswa Sumenep (FAMS) melakukan aksi turun jalan sekaligus menggelar audiensi dengan sejumlah anggota dan unusr pimpinan Komisi B (bidang ekonomi) DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur. Rabu,18 Maret 2015.
Hasmi yang bertindak sebagai orator sekaligus korlap aksi FAMS menilai, selama ini anggota DPRD Sumenep terkesan malempem dan ikut-ikutan bungkam atas dugaan ketidak beresan pengelolaan keuangan yang anggarkan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dalam hal ini mengarah kepada kinerja Direktur PT WUS dan para ‘jamaahnya’.
Hasmi juga melansir berkembangnya isu mengenai hasil laporan masyarakat dan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merunut dari hasil laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda atau Pemkab) Sumenep tahun 2011-2013.
“Dugaan itu diperjelas dari hasil rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait dilingkungan Pemkab Sumenep pada tanggal 15 Mei 2013 silam. Kami menemukan adanya dugaan kuat adanya upaya melawan hukum secara berjamaah”, ungkap Hasmi, korlap Aksi FAMS Sumenep.
Mahasiswa mencatat, dugaan penyimpangan tersebut mengarah pada ketidak beresan dalam pengelolaan dana BUMD di tubuh PT WUS (Wira Usaha Sumekar) yang disinyalir menimbulkan kerugian negara hingga Rp 10,3 Miliar lebih.
“Akibat kesemrautan ekonomi daerah yang ditimbulkan pengelolaan keungan yang tidak transparan di PT WUS inilah, yang menyebabkan masyarakat Sumenep terus-terusan jadi korban. Suatu contoh di daerah daratan saja banyak warga yang tidak bisa menikmati aliran listri hingga 24 jam”, timpalnya.
Menurut Hasmi, sebagai wakil rakyat, harusnya Komisi B DPRD Sumenep tidak menutup mata dan berdiam diri tanpa melakukan upaya berarti dalam menyelamatkan keuangan PT WUS dikorup oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan pihaknya menuding okbum anggota dewan terindikasi ikut bermain.
“Adanya dugaan bahwa beberapa oknum di DPRD Sumenep ikut terlibat dalam problem PT WUS, sebenarnya bukan hal baru, sudah lama. Tapi kenapa sejauh ini, selama bertahun-tahun belum ada titik terang dan malah terkesan ikut merahasiakan ketidak wajaran tersebut”, sambungnya lagi panjang lebar.
Hasmi juga membeberkan sejumlah fakta pendukung berupa fakta penyetoran PT WUS ke pemerintah daerah sejak tahun 2006 – 2014 yang ditengarai sarat dengan banyaknya kejanggalan.
“Harusnya incom yang disetor PT WUS itu sebesar Rp 11,3 miliar lebih, tapi kenapa yang disetor malah dicurigai hanya sebanyak Rp 1,3 miliar sekian. Saya pikir tidak hanya Pemerintah daerah, DPRD Sumenep juga harus bertanggung jawab”, tukasnya penuh kritik.
Sementara Juhari, Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep saat hearing dengan aktivis FAMS menampik jika pihaknya berdiam diri terkait masalah yang menumpuk di ‘dapur’ PT WUS. Pihaknya mengklaim, selama ini sudah berbicara keras dan meminta Direktur PT WUS untuk segera dicopot dari jabatannya.
“Saya malah dari dulu sudah ngomong keras supaya Direktur PT WUS telah gagal mengelola WUS. Tapi suara kami tidak pernah digubris. Untuk itu kami berterimakasih sekali terhadap rekan-rekan mahasiswa yang masih penuh semangat untuk menyelamatkan kekayaan negara”, ujar Juhari didepan perwakilan Mahsiswa FAMS.
Secara terbuka dan lantang, Juhari siap satu barisan dengan mahasiswa untuk melaporkan kasus tersebut kepihak berwenang maupun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kalau tidak kita siapa lagi, kalau bukan kalian siapa lagi. Mari kita bersama-sama bergerak mengungkap ketidak jelasan
perolehan PT WUS yang sebenarnya”, imbuhnya dengan mimik yang sangat serius.
(fer)
