Sekretaris Dewan Syuro PKB Sumenep dilaporkan ke KPK

0
869
Sitrul Arsy (kiri) dan sahabat karibnya Busyro Karim dalam sebuah acara (Foto:Ferry Arbania/Maduraexpose.com)

Maduraexpose.com, Jakarta- Dua tahun sudah Sekretaris Dewan Syuro PKB Sumenep dilaporkan ke KPK dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Wira Usaha Sumekar (WUS) Sumenep, Madura, Jawa Timur.

PT WUS merupakan perusahaan milik Badan Usaha Milik Pemerintah Darah (BUMD) di wilayah migas tersebut. Dasar pelaporan tersebut menyebutkan adanya korupsi dana participating interest (PI) atau penyertaan modal di perusahaan minyak bumi dan gas sebesar Rp8,8 miliar.

PT WUS dilaporkan oleh salah satu aktivis LSM yang saat ini aktif sebagai anggota DPRD Sumenep pada tahun 2013 silam. Disebutkan dalam laporan itu di KPK, terkait adanya dugaan skandal korupsi PT WUS sejak 2009.

Menurut M.Ramzi, Ketua Koalisi LSM Sumenep yang saat itu melaporkan PT WUS, mendapat respon dari penyidik KPK yang langsung meminta petunjuk tambahan mengenai laporan tersebut dan akan segera dilakukan pengecekan langsung ke Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

“Berdasarkan hasil kordinasi, bahwa dalam waktu dekat penyidik KPK akan turun ke Sumenep, terkait dugaan korupsi dana PI tersebut,” ujar M.Ramzi sat itu seperti dilansir MetroTVNews.com Senin 23 Februari 2015 lalu.

Indikasi adanya skandal korupsi itu, lanjut Ramzi, dengan mengkaji setoran dana PI ke kas daerah yang terus pertahunnya. Tahun 2009 saja misalnya,lanjut Ramzi, PT WUS mendapatkan dana dari PT Barito selaku pihak yang mengelola PI sebesar Rp934 juta. Namun dana yang disetor ke kas daerah hanya Rp 50 juta.

Berikutnya, pada tahun 2010, PT WUS Sumenep digelontor dana PI sebesar Rp6,5 miliar. Namun uang yang masuk kas Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset (DPPKA) setempat hanya Rp429 juta.

Kemudian pada tahun 2011, PT WUS kembali menerima aliran dana sekitar Rp837 juta. Namun yang dimasukkan dalam kas daerah hanya sebesar Rp500 ribu.

“Kucuran dana ini sudah dibenarkan oleh PT Wus, berdasarkan catatan risalah rapat dengan Komisi B DPRD Sumenep pada tanggal 22 oktober tahun 2012,” imbuhnya.

Sementara dalam catatan komisi B (Komisi I) DPRD Sumenep, PT WUS sudah tak sehat lagi dalam mengelola sekaligus mempertanggung jawabkan keuangan daerah. Sebab, PT WUS tak maksimal menopang pendapatan asli daerah (PAD).

“Entah apa faktornya, yang jelas kami sudah mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati Sumenep supaya melakukan revitalisasi struktur PT WUS. Kalau terus dikelola oleh orang yang bukan ahlinya, tunggu saja kehancurannya”, ujar Nurussalam, anggota Komisi B saat itu.

Sementara Sitrul Arsy, Direktur PT WUS saat dikonfirmasi melalui telpon genggamnya tidak merespon.
(mtr/bbs/fer)

Simak juga berita-berita Expose terkini di HARIANEXPOSE.COM