proyek-paving-ilustrasiSUMENEP, MADURAEXPOSE.COM – Pembangunan infrastruktur jalan Paving di DesaJambu, Kec Lenteng menuai sorotan. Pasalnya proyek paving yang dibiayai dari anggaran pemerintah pusat melalui program PNPM Tahun Anggaran (TA) 2014 tersebut diduga menyimpang dari bestek (Besaran Teknis).

Keluhan warga RT 04 Dusun Nangger, Desa Jambu itu lantaran dana yang digulirkan dari program PNPM-MP tersebut realisasimya diduga tidak sesuai dari bestek. Padahal dana untuk proyek pembangunan Paving jalan tersebut menghabiskan dana sekitar Rp 84 juta dari program PNPM Perdesaan.

TPK (tim pelaksana kegiatan) PNPM Desa Jambu sudah sempat diminta klarifikasi oleh warga RT 04 lantaran proyek pembangunan tersebut tidak tuntas. Namun dari TPK Jambu hanya berjanji akan menyelesaikan pembangunan proyek paving jalan tersebut pada tahapan berikutnya.

Lantaran sudah memasuki TA 2015, proyek tersebut tidak kunjung terselesaikan dan tidak ada tindak lanjut padahal dari TPK PNPM sudah melakukan pengukuran sebelumnya. Warga lantas mendatangi Syaiful Bahri dari LSM TOPAN RI. Kepada Ipung-sapaan akrabnya, warga menyampaikan keluhannya tersebut.

Mewakili warga RT setempat, diduga kuat proyek pembangunan infrastrukur jalan paving tersebut menyalahi bestek. “Buktinya, kualitas paving tidak menggunakan paving vebro yang dari Sidoarjo. Namun TPK justru hanya menggunakan paving dengan kualitas local,” ujar Ipung.

Dari segi kualitas paving, lanjut Ipung, sudah tidak sesui dengan bestek. Tentu saja ini akan mempengaruhi daya tahan jalan paving tersebut. Selain itu, dari sector harga sudah jelas lebih murah. Ini menunjukkan adanya penyimpangan yang mengarah pada terjadinya indikasi korupsi proyek paving tersebut.

Indikasi penyimpangan lainnya terkait dengan pemasangan paving. Paving hanya diletakkan begitu saja diatas tanah liat. Padahal jika mengacu pada RAB (Rencana Anggaran Belanja) proyek Paving itu, pemasangan paving diletakkan pada tanah pasir bukan tanah liat.

“Tidak hanya itu, pemasangan paving juga tidak menggunakan semen sebagai perekat. Dampaknya diprediksi proyek paving itu tidak akan bertahan lama karena tidak dilapisi semen dan pasir,” tegas Ipung kepada Suara Madura.

Dari hasil investigasi di lapangan, kata Ipung, proyek Paving itu menggunakan paving local. Sehingga ada penyusutan dana untuk pembelian paving. Jika paving vebro bisa mencapai Rp 57 ribu, dengan diganti paving local kualitas 3 hanya mengeluarkan biaya Rp 45 ribu.

“Akibatnya proyek sepanjang 200 meter tersebut diprotes warga setempat karena tidak tuntas sehingga sering menyebabkan kecelakaan di jalan tersebut,” tandas Ipung.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

(edo)