Scroll untuk baca artikel
Dewan Pers

Politik Belah Bambu,“Yang satu diangkat yang satu diinjak”

Avatar photo
241
×

Politik Belah Bambu,“Yang satu diangkat yang satu diinjak”

Sebarkan artikel ini

Bukti selanjutnya adalah adanya Nota kesepahaman yang dilakukan Dewan Pers kepada penegak hukum.

Apalah arti sebuah Nota kesepahaman karena bersifat insidensial bahkan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, walaupun berbagai upaya yang dilakukan Dewan Pers yang memposisikan diri berkapasitas sebagai juru DAMAI,juru Selamat yang memfasilitasi ketika terjadi delik pers dan sengketa terhadap pers, ternyata masih belum efektif dan tidak mampu juga menyelesaikan persoalan-persoalan pers. Ujung ujungnya berakhir awak media dimeja hijau karna berita.

Disini jelas, Lembaga Dewan Pers Independen yang kita bidangi bersama saat kelahirannya tidak mampu mereduksi efek-efek negatif yang tumbuh dari masyarakat pers itu sendiri. Karena Dewan Pers belum refresentasi dan Manifestasi Pers Nasional, hanya didominasi oleh konco-konco kartel politik konglomerasi media saja, dan tidak mampu meneruskan dan meluruskan kemerdekaan pers yang independen, memang selayaknya dibubarkan saja..!

Tetap yang menjadi agenda Utama bagi umat pers adalah menyempurnakan UU no 40 thn 1999 tentang Pers sebagai payung hukum bagi umat pers untuk mengembalikan Marwah pers Nasional yang sepanjang sejarah hanya mengenal pers perjuangan dan pers perlawanan. “Bukan pers (kapitalis,neo liberalis).

Perjuangan atas Hak Hak Rakyat dan perlawanan pada ketidak adilan, kebodohan, dan kemiskinan.

Sebagai pelaku sejarah pers reformis, kami sampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat, memang kemerdekaan pers belum menjamin lahirnya pers-pers yang baik kinerjanya, sebagaimana sistem demokrasi ditanah air kita, tidak menjamin tegaknya kedaulatan, keadilan dan Hak asasi.. karena hitam Putih Republik ini dapat tercermin melalui Pers.

------------------------