Scroll untuk baca artikel
Dewan Pers

Politik Belah Bambu,“Yang satu diangkat yang satu diinjak”

Avatar photo
239
×

Politik Belah Bambu,“Yang satu diangkat yang satu diinjak”

Sebarkan artikel ini

Tapi itulah hebatnya “bodrex” boleh diminum sebelum makan dan banyak juga bermunculan yang mengaku wartawan CNN dalam istilah sunda “Chan Nulis Nulis” : “ngaku wartawan tapi ngga nulis nulis.”

Suka atau tidak suka,itulah wajah Pers Nasional kita, multy Player Efec dari Ketidakpastian hukum terutama “rulle of the game”. Aturan hukum yang berlaku bagi umat pers inilah yang menjadi akar persoalannya. Poblem solfingnya adalah UU No.40/1999 tentang pers (leg spesialis), karna dengan Undang-Undang tsb kami menilai belum disebut sebagai Undang-Undang atau tepatnya belum bisa dijadikan Undang Undang tunggal yang mengatur tentang pers.

Karena ketentuan ketentuan didalamnya belum mengakomodir semua aspek pers. Lebih-lebih tidak ada PP (Peraturan Pelaksana) misalnya, sehingga makin menyulitkan para penegak hukum dalam mengaplikasikan Undang Undang tersebut.

Kalo saya mengibaratkan, “sama saja pake baju tapi tidak pake celana”. Makanya kebanyakan sebagian wartawan urat malunya pada putus dan “Kata orang Betawi bilang muka tembok”. Apalagi sebagian wartawan yang sudah menganut mitos-mitos sesat menganggap dirinya “Superbody “dan “Untouchable” tidak dapat tersentuh hukum.

Jadi ketidaksempurnaan UU no 40 thn 1999 tentang pers mengakibatkan pengabaian eksistensi terhadap Undang Undang itu sendiri. Hal itu terbukti, kasus yang dialami media tempo, adalah pintu masuk kasus sengketa pers yang pertama kalinya menguji UU No 40 thn. 1999, bahwa pemilik perusahaan dituntut denda $1.000.000, dan pemimpin redaksinya dituntut 1 tahun penjara karena berita. Mengacu UU No.40 tentang Pers,”Bahwa sebuah Karya jurnalistik tidak menganut kriminalisasi”.

------------------------