Scroll untuk baca artikel
Hot Expose

Peran Legislator Perempuan di Parlemen

Avatar photo
36
×

Peran Legislator Perempuan di Parlemen

Sebarkan artikel ini

Pada pemilu periode ini yang baru saja berlalu, pemerintah dan DPR melalui regulasi resmi di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu sudah memberi ruang pada kaum perempuan untuk berperan pada berbagai partisipasi politik seperti Keterlibatan perempuan dalam memberikan hak suaranya dalam pemilu ; Keterlibatan perempuan dalam keikutsertaan menjadi pengurus partai politik ; Keterlibatan perempuan dalam menyelenggarakan pemilu ; Keterlibatan perempuan dalam lembaga publik.

“Banyak Perempuan berada dalam Lembaga publik bukan hanya sebagai anggota dewan atau Menteri. Penyelenggara dan pengawas pemilu pun ada pos-pos komisionernya adalah perempuan baik tingkat pusat maupun daerah. Bahkan sejara perkembangan peradaban Indonesia pun banyak diisi oleh kaum perempuan mulai dari Ratu Shima, Nyak Dien, Kartini hingga Megawati Sukarno Putri. Bahkan Ketua DPR RI Sekarang dipikul oleh seorang perempuan yakni Puan Maharani”, jelas Nevi seperti dikutip dari laman pks.id.

Upaya Meningkatkan Peran Perempuan dalam Politik & Pembangunan, dimulai dengan disahkannya UU 68 Tahun 1958 tentang Pengesahan Konvensi Hak Politik Perempuan. Dan khusus di parlemen, payung hokum dukungan bagi perempuan untuk diterima di Lembaga legislatif adalah UU 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik ; UU 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD & DPRD ; UU 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD & DPRD dan terakhir UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Intinya semua tergantung kaum laki-lakinya bersedia memberikan kesempatan bagi perempuan dan bagaimana juga perempuan mampu membangun kualitas demokrasi yang ditandai dengan keseimbangan peran gender dalam pengambilan keputusan politik”, tutup Nevi Zuairina. (Vis)

------------------------