Maduraexpose.com- Punya sejarah panjang dalam perpolitikan tanah air, Partai Persatuan Pembangunan diserang virus perpecahan di tubuh internal partai. Penyebabnya tentu dualisme kepengurusan PPP. Dua kubu saling mengklaim sebagai pengurus PPP yang absah secara konstitusional. Sekalipun Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengakui kepengurusan PPP kubu M Romahurmuziy melalui penerbitan Lembagan Negara.
“Sebetulnya konflik dualisme kepengurusan ini sudah selesai jika kubu Djan Faridz memiliki sikap kedewasaan politik. Karena sudah jelas Kemenkumhan telah mengakui kepengurusan PPP Romi yang absah,” jelas Ernadi, Wakil Bendaha Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ka`bah kepada Maduraexpose.com di Jakarta.
Dia menjelaskan, bahkan penyelenggaraan muktamar Surabaya yang mengangkat Romahurmuziy (Romi) sebagai Ketua Umum PPP telah sesuai dengan amanat konstitusional partai.
“Penyelenggaraan Muktamar Surabaya telah mencapai kuorum minimal karena dihadiri 50 persen lebih Dewan Pimpinan Wilayah PPP maupun Dewan Pimpinan Cabang PPP seluruh Indonesia. Hal ini merupakan pengejawentahan terhadap Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga PPP,” ungkap Ernadi.
Ketika disinggung tentang peluang islah guna mengakhiri dualisme kepengurusan partai, dia optimis bahwa Romi dapat merangkul kubu Djan Faridz untuk kebaikan dan masa depan partai.
“Peluang islah tentu terbuka lebar. Tinggal menunggu sikap Djan Faridz saja apakah mau bersama-sama berjuang kembali dengan PPP atau tidak. Apalagi PTTUN telah mencabut putusan PTUN yang sebelumnya menunda SK Kemenkumham. Jadi sejak sekarang ya Romi yang sah menahkodai PPP ke depan,” tegas Ernadi.
Menurutnya, apalagi sejak awal sudah ada pengakuan dari Mahkamah Partai yang mengakui kepengurusan PPP Romi melalui Muktamar Surabaya yang sah jika merujuk kepada AD/ART partai.Jadi ke depan yang paling penting adalah mematangkan aspek konsolidasi dan koordinasi dengan seluruh elemen partai.
“Jadi semuanya kan sudah jelas. Bahwa Romi yang punya kewenangan memimpin PPP lima tahun ke depan,” tuturnya.
Bagi dia, yang paling penting sekarang adalah menjaga keutuhan dan kesolidan partai. Apalagi sebentar lagi PPP juga punya tanggung jawab besar untuk turut memenangkan kadernya yang ikut dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada Desember mendatang. Jika dualisme kepengurusan tetap berkepanjangan, dapat dipastikan kader PPP yang iku Pilkada serentak peluang menangnya menjadi tipis. Karena mesin partai yang tidak solid.
“Sudahlah kita kembali kepada amanat dan perjuangan partai. Djan Faridz harus legowo dan menerima mekanisme politik dan hukum yang menjadikan Romi sebagai Ketua Umum PPP yang sah,” tutup Ernadi.
