Scroll untuk baca artikel
Hot Expose

Nekad Lapor KPK, Pengamat: Ahok akan berhadapan dengan Jokowi

Avatar photo
167
×

Nekad Lapor KPK, Pengamat: Ahok akan berhadapan dengan Jokowi

Sebarkan artikel ini

MaduraExpose.com- Gara-gara mengkritisi langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahtja Purnama alias Ahok, nama Ucok Sky Khadafi makin populer dikalangan Nitizen.

[#Ahok/Foto:chirpstory.com]

Direktur Center For Budget Analysis (CBA) ini menilai, langkah Ahok yang melaporkan dugaan dana ‘siluman’ yang bersumber dari APBD DKI ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) salah alamat.

Dijelaskan Ucok, RAPBD itu masih sebatas rancangan APBD 2015, sedang laporan yang disodorkan ke KPK justru APBD 2014.

“Sayang (laporan Ahok) salah alamat. Dan kalau yang dilaporkan (APBD) 2013-2014, berarti dia (Ahok) akan berhadapan dengan Jokowi bukan DPRD”, ujar Ucok seperti dilansir Republika Online.

Ia menambahkan, langkah Ahok ke KPK dianggap bentuk dari kepanikan orang nomor satu di DKI tersebut.Dan jika benar APBD 2014 yang dilaporkan ke KPK, Ucok menegaskan, hal tersebut menjadi sebentuk kekeliruan Ahok, karena anggota dewan yang saat ini menjabat justru masuk dalam anggaran baru. Dia melanjutkan, bisa jadi langkah Ahok sebagai langkah defense mechanism melemahkan DPRD yang hendak “mengadili” Ahok dengan hak angket.

Ucok lagi-lagi menyoal kenapa Gubernur DKI baru melaporkan indikasi kebocoran maupun penggelembungan APBD, justru setelah DPRD megeluarkan “jurus maut”, hak angket. Dengan adanya laporan Ahok ke KPK, Ucok berkeyakinan penyidik akan terus mengembangkan kasus tersebut.

Sekedar untuk diingat, sebelumnya Ahok melapor ke KPK terkait dugaan penggelembungan anggaran dalam RAPBD 2015 oleh oknum DPRD DKI Jakarta pasca munculnya kesepakatan pengajuan hak angket terhadap Ahok. Dan sebanyak 91 anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna pada Kamis (26/2) lalu, menyatakan dukungan dengan memberikan tanda tangan.

Seperti dilansir MaduraExpose.com dari Republika, Pengajuan hak angket ini dipicu kisruh Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) yang kini masih digantung Kementerian Dalam Negeri lantaran berbeda format penyusunan.

Kisruh ini bermula ketika Ahok mengungkapkan adanya dugaan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun yang dimasukkan ke dalam Rancangan APBD DKI Jakarta 2015.

(ROL/FER)