Maduraexpose.com–
Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi legislatif.
Keputusan ini diumumkan melalui sebuah video di akun Instagram pribadinya pada Rabu (10/9/2025). Langkah politik ini menuai sorotan tajam: apakah ini wujud dari ‘tanggung jawab moral’ atau sebuah manuver politik yang lebih strategis?
Pernyataan Kontroversial yang Mengguncang Kursi DPR
Saraswati, yang dikenal sebagai keponakan Presiden Prabowo Subianto, menyatakan bahwa alasannya mundur adalah akibat viralnya kembali pernyataan lamanya dalam sebuah podcast. Potongan ucapannya dinilai melukai banyak pihak, terutama para pengusaha muda yang sedang merintis usaha dari nol.
“Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya,” ujar Saraswati dalam video tersebut.
Permintaan maaf ini, meski terdengar tulus, memunculkan pertanyaan kritis. Mengapa sebuah pernyataan lama yang baru viral kembali harus dibayar dengan pengunduran diri dari jabatan legislatif? Apakah tekanan publik begitu dahsyat, atau ada pertimbangan lain yang lebih besar di balik keputusan ini?
Janji Sisa Dana Dapil dan “Perjuangan di Luar Parlemen”
Meskipun mundur, Saraswati masih berharap dapat menyelesaikan satu tugas legislasi terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan di Komisi VII DPR. Ia juga berjanji akan menyalurkan sisa dana dapil untuk bantuan kesehatan, pelatihan kewirausahaan, dan pemberdayaan anak muda.
Keputusan ini juga diiringi dengan retorika “perjuangan tiada akhir” di luar parlemen. Saraswati menegaskan akan terus mengadvokasi isu-isu penting seperti perdagangan manusia, krisis iklim, energi terbarukan, dan keterwakilan perempuan melalui organisasi yang ia pimpin.
Langkah ini menimbulkan spekulasi. Apakah pengunduran diri ini merupakan ‘tumbal’ untuk meredam polemik, sembari mempersiapkan diri untuk posisi lain yang lebih strategis di lingkaran kekuasaan? Apalagi dengan posisinya sebagai keponakan presiden, pintu-pintu politik lain tetap terbuka lebar. Mundur dari DPR, bagi sebagian pihak, bisa jadi bukan akhir dari karier politik, melainkan awal dari babak baru yang lebih penting.
Keputusan Saraswati ini menjadi cerminan betapa sensitifnya politik di era digital. Satu pernyataan lama yang diunggah ulang bisa memiliki dampak destruktif. Namun, lebih dari itu, kasus ini juga menyingkap betapa rapuhnya posisi politisi di mata publik, bahkan bagi mereka yang memiliki trah politik kuat.
