MADURAEXPOSE.COM–Pengakuan mengejutkan dari Fathoni, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep yang menengarai banyak orang mampu bahkan kaya, yang menggunakan Surata Pernyataan Miskin (SPM).

Menurutnya, dugaan itu diperkuat dengan banyak keluhan dari masyarakat yang menduga banyak keluarga dari kalangan menengah keatas yang sengaja menggunakan SPM demi memperoleh pengobatan gratis.

“Akibatnya banyak keluarga kurang mampu tidak kebagian program SPM. Nah itu dia, orang kaya ngaku miskin,” terang Fathoni, Kepala Dinkes Sumenep kepada awak media.

Menanggapi hal tersebut, Ahmad Zaenullah, aktivis dari Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS) meminta pihak rumah sakit maupun Dinas Kesehatan bertindak tegas dengan tidak mengakomodir pasien dari kalangan mampu yang menggunakan SPM.

“Baik Dinkes mapun RSUD, kalau sudah mengetahui adanya indikasi orang-orang kaya yang menggunakan SPM, maka harus dibentuk tim verifikasi. Jangan berasa terbebani atau ribet. Kami siap bantu dengan sejumlah pihak terkait, agar pihak Kepala Desa tidak serampangan mengeluarkan surat keterangan miskin itu,” terang Ahmad Zaenullah kepada MaduraExpose.com, Minggu Malam, (27/11/2016).

Pihaknya juga meminta Dinkes melakukan penataan dan pengawasan lebih ketat, agar tidak lagi kecolongan dengan maraknya orang kaya yang menggunakan SPM.

“Setidaknya tahun depan harus sudah ada target kearah sana. Orang kaya tidak boleh lagi menerima pengobatan gratis dengan bermodal SPM. Peran Kepala Desa juga sangat penting disini agar mematuhi rambu-rambu yang ada. Kasian pasien dari keluarga miskin yang jadi korban,” pungkasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan informasi yang dihimpun dari Kantor Dinas Kesehatan Sumenep, pada tahun 2015, kantor ini memiliki tunggakan biaya SPM sebesar Rp 50 Miliar. Tahun 2016 ini anggaran untuk SPM sebesar Rp 20 miliar. Namun dana itu terkuras untuk menutupi hutang tahun sebelumnya sebesar Rp 11 miliar. Anggara yang tersisa hanya Rp miliar. [Ferry]

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM