Scroll untuk baca artikel
KOLOM

Menagih Janji DPR terhadap Tuntutan Demonstrasi Mahasiswa

Avatar photo
101
×

Menagih Janji DPR terhadap Tuntutan Demonstrasi Mahasiswa

Sebarkan artikel ini

[vc_row][vc_column][vc_column_text]OLEH: AHMAD HANAFI*
DEMONSTRASI mahasiswa Senin lalu di depan gedung DPR menolak penundaan pemilu dan/atau perpanjangan masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode menunjukkan bahwa negara harus benar-benar bersikap dengan jelas tentang isu ini melalui mekanisme legislasi, pengawasan dan penganggaran.

Sebelumnya, Istana telah mengeluarkan keputusan bahwa Pemilu 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar tidak ada lagi wacana penundaan pemilu. Beberapa waktu sebelumnya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara kelembagaan menolak ide penundaan pemilu karena akan menimbulkan kekacauan konstitusional.

Sementara itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengunci amandemen tidak perlu dilakukan. Gagasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), sebagai ganti Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dinyatakan dapat diakomodir melalui pembentukan undang-undang atau Ketetapan (TAP) MPR.

Bola kini di tangan DPR. Para mahasiswa yang menendang bola itu. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menemui langsung para demonstran dan menerima aspirasi mereka. Wakil rakyat telah berjanji, maka harus ditunaikan.

Sebagai konstituen, masyarakat harus mengawalnya hingga aspirasi berubah menjadi keputusan supaya tidak terjadi misleading kebijakan. Masyarakat harus mengawal bahwa janji akan ditepati, setidaknya sampai tiga indikator ini terwujud.

Pertama, DPR harus memastikan bahwa tahapan pemilu 2024 yang telah disepakati sebelumnya tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu. Inilah bentuk bukti nyata bahwa aspirasi telah berubah menjadi kebijakan regulasi.

------------------------