Scroll untuk baca artikel
KOLOM

Membicarakan Kecurangan Pemilu 2024

Avatar photo
755
×

Membicarakan Kecurangan Pemilu 2024

Sebarkan artikel ini

OLEH: DR. IR. SUGIYONO, MSI

JUMLAH tempat pemungutan suara (TPS) di Indonesia untuk Pemilu 2024 sebanyak 823.220 titik. Sebanyak 820.161 TPS (99,63 persen) berada di dalam negeri dan sebanyak 3.059 TPS (0,37 persen) berada di luar negeri.

Artinya, untuk mengetahui keberadaan karakteristik populasi preferensi voters hasil Pemilu secara cepat (metoda quick count) dapat menggunakan jumlah sampel. Dengan menggunakan metoda Slovin taraf kesalahan 2 persen, maka diperlukan jumlah sampel sebanyak 2.500 TPS.

Dengan menggunakan metoda stratified random sampling, maka jumlah sampel untuk mewakili voters di luar negeri adalah 925 TPS.

Keberatan terbesar terhadap metoda quick count dari pihak yang kalah dalam Pilpres adalah terjadinya kecurangan. Oleh karena hasil perhitungan quick count mempunyai taraf kesalahan yang amat sangat rendah, atau mempunyai ketepatan yang amat sangat tinggi, maka gaung diksi kecurangan terkesan dikonstruksikan sejak seawal mungkin.

Bahkan kasak kusuk terberat yang sedang dikonstruksikan digelembungkan adalah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Pertama, UU Pemilu 7/2017 disepakati yang digunakan sebagai dasar Pemilu 2024, yang di dalamnya kemudian dipersoalkan tentang netralitas dan dugaan keberpihakan presiden.

Film dirty vote adalah suatu opini dari narasumber, yang bukan menyampaikan fakta-fakta sebagai kecurangan, melainkan opini sebagai tafsir tentang terjadinya kecurangan tanpa bukti-bukti terjadinya besar kecurangan.

Kedua, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran Rakabuming Raka dapat maju sebagai cawapres. Sekalipun MK berkekuatan hukum bersifat tetap, namun berbagai opini keberatan yang dinarasikan menggunakan diksi kecurangan senantiasa digembar-gemborkan.

------------------------