Scroll untuk baca artikel
KOLOM

Masyarakat Miskin dan Politik Uang: Kombinasi yang Merugikan Demokrasi

Avatar photo
187
×

Masyarakat Miskin dan Politik Uang: Kombinasi yang Merugikan Demokrasi

Sebarkan artikel ini

Oleh: Monas (Paralegal Lembaga Pendampingan Perempuan dan Anak Bina Aisyah Kaltim)

POLITIK uang menjadi fenomena yang selalu berulang setiap gelaran pesta demokrasi. Kondisi ini tentu memunculkan kekhawatiran akan adanya praktik serupa dalam pemilu yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024.
Politik uang (money politic) adalah upaya memengaruhi pilihan pemilih (voters) atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau lainnya. Praktik politik uang sudah ada sejak dulu yang dikenal dengan istilah serangan fajar.

Kebanyakan para pelaku politik uang menyasar masyarakat miskin yang minim pengetahuan dan pendidikan politik terutama di daerah-daerah pelosok. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Ratna Dewi Pettalolo, yaitu anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dia menyatakan, bahwa angka kemiskinan di sebuah daerah menentukan penerimaan masyarakat akan politik uang dalam pemilu.

Para calon anggota legislatif melihat kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat dalam hal ekonomi sebagai peluang untuk mendapatkan suara. Banyak calon yang kemudian ditangkap akibat money politic.
Satu contoh, pada pemilu 2019, Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, saat itu mengatakan tiga orang ditangkap tim Satgas Anti-Politik Uang karena terlibat kasus politik uang di Jakarta Utara.
Di antaranya, yang diamankan saat itu wakil ketua DPC sebuah partai di Jakarta Timur dan caleg DPRD DKI Jakarta Dapil III.

Sebagian masyarakat Indonesia sendiri menganggap pesta demokrasi sebagai ajang untuk bagi-bagi rezeki. Berdasarkan survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2019, menyebutkan masyarakat memandang pesta demokrasi itu sebagai ajang “bagi-bagi rezeki”. Sebagian masyarakat atau calon pemilih ini seolah tidak mempertimbangkan konsekuensi yang akan mereka terima akibat jual beli suara yang jelas melanggar hukum dan termaksud dalam perbuatan suap.

------------------------