MADURAEXPOSE.COM—Sebanyak 35 anggota DPRD Kabupataen Kutai Kartanegara melaksanakan kegiatan Bimtek (Workshop) SDM di Jakarta selama satu hari, Senin (3/10/16)lalu.

Workshop mengusung tema Kebijakan Fiskal dan Moneter Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Kesatuan Nasional Independen (LPKNI) bekerjasama dengan DPRD Kabupataen Kutai Kartanegara.

Menurut Direktur Eksekutif LPKNI, Julia Putri Noor, materi-materi yang diberikan dalam kegiatan itu dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman anggota dewan terkait kebijakan pemerintah di pusat, khususnya masalah fiskal dan moneter serta soal peningkatan PAD hingga Tax Amnesty.

Workshop yang diadakan di The Media Hotel ini menghadirkan dua pembicara utama. Pertama, Direktorat Jenderal Kemendagri, Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev yang menyampaikan materi Penyusunan RAPBD dalam Menggali Potensi PAD yang berkaitan dengan defisit anggaran. Kedua, Konsultan Pajak “Widya Citra Sejahtera” yaitu I Nyoman Widya yang menyampaikan materi Strategi Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Kutai Kartanegara negara.

Julia menambahkan, LPKNI sebagai anggota dari Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Indonesia (ALPEKSI) selalu koncern dengan upaya peningkatan kapasitas SDM baik anggota DPRD maupun pemerintah di seluruh Indonesia.

“Kami siap untuk terus mengawal peningkatan kapasitas SDM DPRD dan pemerintah. Selama 6 tahun ini LPKNI sudah melakukan pelatihan, Bimtek, studi banding anggota DPRD dari Sabang-Merauke,” ujarnya.

Menurut Julia, sehubungan dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD ini merupakan hal mutlak yang harus senantiasa dilaksanakan. Begitu pula dengan berbagai regulasi yang menjadi acuan haruslah senantiasa disosialisasikan agar tidak terjadi kesalahan penafsiran yang dapat berakibat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dan DPRD.

LPKNI sebagai salah satu lembaga yang dibina dan diakomodir oleh Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Indonesia (ALPEKSI) yang dicantumkan dalam Permendagri 52 TH 2015 Hal 36 Poin 4 kaitannya dengan peningkatan Kapasitas SDM, dengan Nomor KTA: 030101 dan Nomor Sertifikat BSA: AA030101.001 selama ini selalu mendapat pengakuan yang bagus baik dari pemerintah, DPRD maupun stakeholder terkait lainnya.

Menurut Julia, sesuai namanya, LPKNI mempunyai visi dan misi untuk dapat mewujudkan cita-cita luhur Bangsa dan Negara dalam hal mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dia mengungkapkan, sebagai lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang kajian, bimbingan teknis, pelatihan dan pendidikan non formal serta pengembangan jasa penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia yang berada di seluruh Indonesia.

“Melalui workshop ini diharapkan anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berperan aktif dan melakukan fungsi-fungsi legislasi, budgetting hingga pengawasan kebijakan Pemerintah Pemerintah Daerah,” tegasnya.

Ia menambahkan, LPKNI senantiasa siap mensosialisasikan tentang peraturan-peraturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat agar dapat tersingkronisasi dengan Pemda diseluruh daerah.

LPKNI, lanjutnya, diharapkan dapat berperan aktif dan melakukan sinergitas dengan program-program kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan peningkatan sumber daya manusia.

“Saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada kami sebagai penyelenggara acara peningkatan SDM. Mudah-mudahan bisa bermanfaat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Guntur menambahkan, workshop ini sangat bermanfaat bagi anggota DPRD Kab, Kutai Kartanagara.

“Selain manfaat materi, anggota kami juga bisa berinteraksi terkait isu pembangunan di daerah kepada narasumber yang berasal dari kementrian terkait seperti kemendagri dan keuangan,” paparnya.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

(Zul/SRc)