Scroll untuk baca artikel
KOLOM

Krisis Demokrasi Kita

Avatar photo
137
×

Krisis Demokrasi Kita

Sebarkan artikel ini

Oleh: Suroto*

MENARIK membaca hasil Pemilu 2024 dalam model hitung cepat (quick count), orang memilih PDI Perjuangan tak memilih Ganjar Pranowo, orang pilih Prabowo Subianto tak memilih Partai Gerindra. Aspirasi partai tak sebangun dengan pilihan aspirasi tokoh yang disodorkan partai untuk dimenangkan dalam Pencalonan Presiden.

Dari fenomena ini bisa kita simpulkan juga bahwa demokrasi tidak dihidupi oleh konstituen partai. Partai gagal sebagai rumah bersama dalam membangun kesadaran ideologis anggotanya untuk memperjuangkan kepentingan bersama.

Kondisi tersebut juga mengabarkan kepada kita bahwa kualitas demokrasi kita begitu sangat rapuh dan mudah disabotase oleh kepentingan elit siapapun. Partai yang ada hanya lahirkan kader kelas parasit, yang semakin berurat berakar di dalam sistem demokrasi politik ultra liberal saat ini. Ibarat cangkang bekicot, partai itu rumah sementara yang mudah ditinggalkan oleh anggota dan kadernya demi penuhi hasrat kekuasaan semata mata.

Fenomena yang terjadi juga gambarkan bahwa demokrasi dalam tubuh partai sejatinya telah mati, atau setidaknya mengalami degradasi moral dari kader dan anggotanya. Partai politik sebagai rumah persemaian kepentingan ideologi dan mendidik karakter anggotanya untuk menginsafi tanggung jawab pribadinya dalam turut memikul tanggung jawab persoalan kenegaraan dan kebangsaan telah gagal.

Memang, fenomena di atas tak hadir begitu saja, krisisnya sudah sangat mendasar. Krisis ideologi sudah terjadi di partai politik sejak lama, lalu merembet jadi krisis kelembagaan dan akhirnya krisis kepemimpinan. Di dalam sistem demokrasi ultra liberal yang berjalan saat ini, ideologi bagi partai itu tidak lagi dipentingkan. Dibuang dan diganti dengan perbanyak slogan. Upaya untuk membangun kesadaran anggotanya membangun komitmen ideologis tak lagi dihidupkan. Pendidikan dilaksanakan, tapi hanya dipentingkan untuk memenuhi persyaratan administrasi pencalegakan atau pencalonan sebagai pejabat eksekutif.

------------------------