MADURAEXPOSE.COM– Indonesia saat ini benar-benar darurat korupsi. Buktinya banyak kejadian penangkapan terhadap kepala daerah politisi, hingga aparat penegak hukum.

Demikian dikatakan anggota Komisi III DPR, Edy Kusuma Wijaya melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Selasa (10/10).

Ia sangsi pemberantasan korupsi yang semakin masif tersebut hanya dilakukan oleh satu lembaga bernama KPK.

“Tidak mungkin korupsi di Indonesia ini akan bisa ditanggulangi oleh KPK sendiri tanpa koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya,” kata Edy.

Menurut dia, KPK perlu kembali menguatkan koordinasi dan supervisi dengan lembaga negara lain seperti Polri dan Kejaksaan dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi.

“Sistem operasional penegakan hukum KPK perlu dukungan Polri, Jaksa Agung, BPK dalam mengaudit kerugian negara, termasuk PPATK dalam mengalisis transaksi keuangan untuk TPPU, serta LPSK dan Rupbasan,” jelasnya.

Edy yang juga wakil ketua Pansus DPR untuk KPK berharap lembaga superbody bisa menjalankan koordinasi tersebut dengan baik supaya kinerjanya baik dan maksimal.

“Biar KPK tidak sok hebat sendiri, sok jago sendiri,” tukasnya.

Wacana menjadikan KPK sebagai instansi negara disampaikan Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif yang menafsirkan pernyataan dukungan Presiden Joko Widodo terhadap KPK sebagai keinginan menjadikan lembaga anti rasuah sebagai instansi mandiri non adhoc.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

[wid/rm*]