MADURAEXPOSE.COM– Komite Nasional Mahasiswa Menggugat (KNMM) mengecam tindakan sewenang-wenang pemerintah yang membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

KNMM menyebut pemerintahan Joko Widodo menggunakan retorika anti-Pancasila untuk memberangus lawan-lawan politik yang dianggap dapat membahayakan kepentingannya.

Dalam pernyataannya, KNMM menyebut Perppu tersebut menjadikan pemerintahan Jokowi sebagai rezim yang diktator karena telah melanggar amanat konstitusi Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 tentang jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat.

“(Kami) mempertanyakan retorika basi pemerintahan Jokowi beserta jajarannya tentang tuduhan anti-Pancasila, anti-kebhinekaan, dan logika keutuhan NKRI yang seringkali dijadikan tameng sekaligus alat untuk melibas lawan-lawan politik rezim penguasa demi mempertahankan syahwat kekuasaannya,” kata KNMM dalam pernyataan tersebut.

“Jika tuduhan tersebut memiliki alasan dan bukti kuat, mengapa pemerintah tak menggunakan cara-cara dialog, langkah-langkah persuasif, dan proses peradilan yang fair dalam membubarkan ormas seperti HTI?”

KNMM mendesak pemerintahan Jokowi untuk tidak bertindak represif, baik kepada warga sebagai individu maupun kelompok, yang telah dijamin hak konstitusionalnya oleh undang-undang.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

“Jika tidak, kami menduga justru pemerintah lah yang menyalahi semangat UUD 45s, nilai nilai dasar Pancasila, serta membuat kegaduhan sosial-politik di saat masyarakat sedang dilanda darurat narkoba, seks bebas, kemiskinan, beban hutang, penjajahan asing atas sumber daya alam dan aset negara, yang berujung pada hilangnya kedaulatan NKRI,” tegas KNMM.

Pemerintah secara resmi mencabut status badan hukum HTI Rabu pekan lalu. Pencabutan status badan hukum HTI diumumkan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris di Kantor Dirjen Imigrasi, Jakarta, sebagai tindak lanjut dari Perppu Ormas.

“Dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI, maka Ormas tersebut dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu No. 2 Tahun 2017 Pasal 80A,” kata Freddy.

Mengenai hal tersebut, juru bicara HTI Ismail Yusanto menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam dan melakukan perlawanan hukum.

“Pencabutan status badan hukum HTI adalah bukti nyata kesewenang-wenangan pemerintah,” kata Ismail, melalui pesan singkat. “HTI tidak akan tinggal diam. HTI akan melakukan perlawanan hukum.”
Sebelumnya, HTI bersama kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra sudah mengajukan permohonan uji materi Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi yang sidang perdananya sudah digelar hari ini.
Saat sidang, Yusril meminta nasihat dari hakim konstitusi mengenai status hukum HTI yang saat ini sudah dibubarkan. Saat permohonan diajukan pada 18 Julis, status badan hukum HTI belum dicabut oleh pemerintah.

Akhirnya, pemohon perkara yang sebelumnya diajukan HTI diubah menjadi atas nama Ismail Yusanto. Yusril mengatakan, pihaknya akan memperbaiki permohonan uji materi Perppu Ormas dalam waktu 14 hari sebelum sidang dilanjutkan.

(RIMANEWS)