MADURAEXPOSE.COM– Banyaknya serapan anggaran yang diduga tidak maksimal, termasuk adanya temuan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui APBD Sumenep tahun ini sebesar Rp 6.8 miliar, membuat banyak kalangan mendesak agar Bupati maupub Wakil Bupati (Wabup) segera mengambil tindakan tegas.
“Bocornya anggaran sebesar 6.8 milyar itu barometer ketidak becusan dinas dlm mengelola keuangan. Kami berharap agar Bupati dan Wabup segera mengambil tindakan tegas”, ungkap Achmad Zainullah, Ketua Gerakan Pemuda Sumenep (GPS) dalam rilis yang diterima Maduraexpose.com, Sabtu 12 Agustus 2017.
Pria yang karib disapa Zaen ini mengaku sangat menyesalkan dengan dugaan ketidakberesan beberapa SKPD yang berkaitan dengan serapan anggaran yang menjadi amanah dan tanggung jawab serius.
“Seharusnya dinas yang ditengarai tidak beres oleh BPK, secepatnya mendapat respon bupati dan wakil bupati untuk segera mencopot Kepala Dinas yang bersangkutan”,paparanya menambahkan.
Parahnya lagi,lanjut Zaen indikasi ketidak beresan dalam mengelola anggaran tersebut diduga mengarah kepada Kepala Dinas yang sudah sangat senior.
“Ganti saja dengan Kepala Dinas yang baru. Apalagi Kepala Dinas yang diduga main-main itu sudah senior dan dugaan kami memang tidak becus mengelola dan mengawasi realisasi anggaran yang sudah digelontorkan”, tandasnya.
Mantan Aktivis PMII sumenep ini menduga, ketidak beresan Kepala Dinas dalam mengelola anggaran inilah, yang kerap memicu APBD sumenep bocor.
“Ini sudah kesekian kalinya Sumenep menyandang WDP. Seiring itu pula, hampir setiap tahun anggaran kita bocor. Kami mengutuk instansi yang main-main dengan anggaran”, pungkasnya. (Mex/Fer)
