Maduraexpose.com– Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Daerah Penanggulangan Bencana (Rakorda PB) yang diikuti oleh perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Dengan tema “Membangun Kapasitas Daerah Menuju Resiliensi Berkelanjutan”, Suharyanto mengatakan, Rakorda ini sebagai langkah awal pemerintah dalam menyiapkan langkah mitigasi bencana, pemerintah harus siap sebelum bencana terjadi harapannya agar masyarakat terdampak dapat ditangani secara tepat dan tepat.
“Kalimantan Utara masuk musim penghujan, penanganan bencana harus dimulai pada saat sebelum terjadi bencana itu adalah yang paling efektif dan efisien. Bencana belum ada tapi kita harus siap, apabila nanti terjadi banjir, BPBD sudah bisa bergerak cepat untuk memberikan logistik awal kepada masyarakat yang terdampak, jangan sampai masyarakat kita sudah menderita akibat bencana, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi,” kata Suharyanto dalam keterangannya, Kamis (8/2/2024).
“Dalam penanganan bencana harus terus menerus, dari masa sebelum terjadi, saat terjadi dan pasca terjadi, itu tidak bisa dipisahkan,” tambah dia.
Persiapan yang baik juga akan meminimalisir dampak dari potensi bencana yang akan terjadi di kemudian hari.
“Kami datang agar kita lebih mempersiapkan diri sebelum terjainya bencana, ternyata kalau kita lebih siap di awal, lebih sinergi dan lebih terpadu, bencana apapun akan bisa diminimaliisir dampaknya. Contohnya kebakaran hutan dan lahan 2023 dibandingkan 2019, terlihat penurunannya sangat signifikan, karena kita telah mempersiapkan lebih awal ke wilayah prioritas karhutla. Sekali lagi kita harus lebih meningkatkan kesiapsiagaan,” ujar Suharyanto.
Ia menyatakan, cuaca berdasarkan prediksi BMKG ke depan Provinsi Kalimantan Utara tidak yang paling ekstrem tetapi masuk curah hujan menengah, artinya harus waspada khususnya di tempat biasa banjir.
Menurut dia, harus berusaha dari tahun ke tahun itu banjir dampaknya lebih kecil. Banjir 2024 harus lebih kecil dari 2023. Pada 2025 jika masih ada banjir harus lebih kecil, artinya sebagai aparat harus terus bekerja.
Suharyanto berpesan kepada seluruh perwakilan pemerintah daerah, untuk mengupayakan relokasi di wilayah yang sering dilanda bencana, karena dengan adanya relokasi akan mengurangi risiko terdampak bencana bagi masyarakat.
“Untuk yang harus memindahkan (relokasi) masyarakat itu segera. Harus segera di lakukan, Erupsi Gunung Semeru 2021 sebanyak 2,000 kepala keluarga dipindahkan, Desember 2022 erupsi lagi, tapi karena sudah dipindahkan masyarakat tidak ada yang jadi korban, penanganan bencana seperti itu,” pungkas Suharyanto
Dalam Rakorda itu, secara simbolis Kepala BNPB memberikan bantuan dukungan sumber daya darurat, dengan rincian untuk BPBD Provinsi berupa satu unit perahu karet dan mesin, dua set tenda pengungsi, lima unit mesin alkon, dua unit genset, dan dua set alat penjernih air.
Kemudian, 500 paket sembako, 500 paket hygine kit, 500 pcs makanan siap saji, 500 lembar matras, 500 lembar selimut dan 500 botol sabun cair serta dukungan operasional dana siap pakai sebesar Rp.250 juta.
Sedangkan untuk Lantamal XIII Tarakan, Lanud Anang Busra Tarakan, Polres Tarakan, Kodim 0907/TRK dan Yonif 613/RJA berupa sembako dan matras masing-masing 200 pcs.
Kemudian, bantuan dana siap pakai senilai Rp.250 juta untuk Polda Kalimantan Utara dan Korem 092/Maharajalila, serta Rp.150 juta untuk Kodim 0907/TRK dan Yonif 613/RJA senilai Rp.100 juta.
Sementara itu, BPBD Kabupaten dan Kota juga mendapatkan bantuan, antara lain satu unit perahu karet dan mesin, dua set tenda pengungsi, lima unit mesin alkon, dua unit genset, dua set alat penjernih air, 300 paket sembako, dan 300 paket hygine kit.
Kemudian, 300 pcs makanan siap saji, 300 lembar matras, 300 lembar selimut dan 500 botol sabun cair serta dukungan operasional dana siap pakai sebesar Rp250 juta.
Untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memastikan penanganan bencana terlaksana secara tepat dan cepat, Gubernur Kalimantan Utara telah mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang berlaku sejak Januari hingga Maret 2024.
Adanya penetapan status dari Gubernur tersebut, diharapkan penanganan bencana dilakukan secara terpadu, terkoordibasi dan terintegerasi antara seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Hal ini meliputi kegiatan penanganan awal kejadian bencana dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, mobilisasi personel dan peralatan, serta tindakan lainnya yang dianggap perlu dalam penanganan siaga darurat bencana.
Belanja Masalah Untuk Cari Solusi
Sebelum melakukan Rakorda PB, Kepala BNPB bersama Deputi Bidang Penanganan Darurat Mayjen TNI Fajar Setyawan berbagi tugas mengunjungi beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Utara.
Kepala BNPB bertolak ke Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau untuk melakukan diskusi dengan Bupati serta organisasi perangkat daerah setempat.
“Kalimantan Utara saat ini belum terjadi bencana signifikan, bukan berarti di hari-hari ke depan, minggu-minggu ke depan tidak terjadi bencana. tapi tidak ada satu orangpun yang bisa menjamin di Kalimantan Utara ini tidak terjadi bencana khususnya banjir,” tutur Suharyanto
“BNPB hari ini ke Nunukan, Tanjung Selor dan Malinau untuk belanja masalah, kira-kira apa yang menjadi permasalahan dalam penanganan bencana dan akan kita carikan solusinya,” jelas dia.
Sementara itu Fajar Setyawan ditugaskan menuju Kabupaten Nunukan untuk berdiskusi dengan perangkat setempat dan juga masyarakat yang terdampak banjir beberapa waktu lalu.
“Bencana boleh ada tapi tidak boleh ada korban jiwa, kita tidak bisa menolak bencana tapi bisa menghindar dari bencana,” kata Fajar.
“Kami senang Bupati melakuan upaya (penanganan bencana) yang telah dan sedang dilakukan. Ada pembuatan bronjong, penguatan tanggul dan relokasi mandiri secara bertahap adalah hal yang sangat bagus,” lanjutnya.
Beberapa waktu lalu BNPB telah hadir di Kabupaten Nunukan dalam rangka penanganan banjir.
Selanjutnya BNPB hadir untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi terjadinya banjir, mengingat saat ini masih dalam musim penghujan.
“Sebelumnya Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi ke sini memberikan bantuan penanganan darurat dan lakukan maping, kali ini BNPB kembali membawa bantuan dalam rangka antisipasi banjir. Kami juga akan mengakomodir apa yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan untuk mencegah bencana yang sifatnya jangka menengah dan Panjang,” pungkas Fajar.
Diakhir tinjauan, Fajar Setyawan berdiskusi dan memberikan bantuan kepada masyarakat Desa Atap, Kecamatan Sembakung.
